Jepara  

Kerja Sama dengan Perhutani, Pemkab Jepara Manfaatkan Lahan Seluas 5.027 Hektare

SIMBOLIS: Mewakili Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, Sekda Jepara Edy Sujatmiko memberikan penyerahan bingkisan kepada Administratur Perum Perhutani KPH Pati Sukmono Edwi Susanto saat jalin kerja sama terkait PLTU Tanjung Jati B di Ruang Commend Center, Kamis (4/7/2024). (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Jepara menjalin kerja sama penggunaan kawasan hutan dengan Perum Perhutani KPH Pati. Lahan seluas 5,027 hektare hasil kerja sama tersebut dimanfaatkan sebagai akses jalan umum dari Kecamatan Kembang hingga PLTU Tanjung Jati B.

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Ruang Command Center, Kamis, (4/7/2024). Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko mewakili Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta, Administratur Perum Perhutani KPH Pati Sukmono Edwi Susanto, Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini, Asisten II Sekda Jepara Heri Yulianto, dan Kepala DPUPR Ary Bachtiar.

Baca juga:  DPRD Jepara Terima Rancangan KUA PPAS TA 2025

“Ini merupakan bentuk sinergitas antara Perhutani dengan Pemkab Jepara, memperpanjang kerja sama yang sebelumnya sudah terjalin sesuai aturan,” ucap Edy.

Edy Sujatmiko mengatakan berkat adanya kerja sama tersebut, Pemkab Jepara juga dapat bersinergi dengan pihak PLTU Tanjung Jati dalam memenuhi fasilitas umum berupa infrastruktur jalan menuju PLTU. Jalan beton sepanjang sekitar 11 Km tersebut, rencananya akan digunakan sebagai jalan keluar masuk objek vital nasional PLTU Tanjung Jati B unit 5 & 6. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai akses warga sekitar serta Perhutani.

Baca juga:  Yayasan MSI dan DKK Jepara Lakukan Screening TBC
TINJAU: Sekda Jepara Edy Sujatmiko bersama jajarannya saat mengecek lahan Perhutani yang dimanfaatkan Pemkab Jepara, Kamis (4/7/2024). (ISTIMEWA/JOGLO JATENG)

Terkait program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), Sekda memerintahkan perangkat daerah terkait untuk segera mengurus dokumen yang diperlukan.

“Ini sudah kita urus sejak 2001 lalu namun belum berhasil karena selalu terkendala aturan baru. Ini mumpung dari Perhutani mendorong, ya harus kita selesaikan sebelum ada aturan baru lagi,” tandasnya.

Edy Sujatmiko merasa menerima angin segar ketika Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 yang mengatur inventarisir kawasan hutan yang dapat diserahkan pemerintah daerah untuk dikelola. “Sisa waktu sampai Oktober harus kita maksimalkan. Sebelum ada kebijakan baru lagi dan mulai dari awal lagi,” kata Edy.

Baca juga:  Mumpung Kemarau, Gus Haiz Dorong Pemkab Tuntaskan Perbaikan Jalan

Dalam kesepakatan tersebut, dokumen kerja sama ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Ary Bachtiar dan Administratur Perum Perhutani KPH Pati Sukmono Edwi Susanto. (cr4/gih)