Jepara  

Kasus Bank Jepara Artha, DPRD Gunakan Hak Interpelasi dan Bentuk Pansus

PAPARAN: Anggota DPRD Jepara Padmono Wisnugroho yang ditunjuk sebagai Ketua Pansus Pendalaman Hak Interpelasi atas Pencabutan Izin PT. BPR Bank Jepara Artha, saat Rapat Paripurna DPRD Jepara, Rabu (10/7/2024). (MUHAMMAD AGUNG PRAYOGA/JOGLO JATENG)

JEPARA, Joglo Jateng – Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta memberi penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara atas carut marut Bank Jepara Artha. Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah yang mengalami kebangkrutan itu diduga berawal dari kebohongan laporan direksi.

Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Paripurna Penjelasan Bupati atas Hak Interpelasi DPRD tentang Pencabutan Izin PT. BPR Bank Jepara Artha (BJA), Rabu, 10 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibuka secara umum.

Pada kesempatan itu, DPRD memberondong serta mempertanyakan kronologi kasus Bank Jepara Artha. Edy Supriyanta mengungkapkan, pada tahun 2022 (pertama menjabat sebagai Pj Bupati) Direksi PT BPR BJA memberikan laporan bohong kepadanya dengan mengatakan BUMD dalam kondisi baik-baik saja karena telah dicek oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Baca juga:  DP3AP2KB Jepara Minta Orang Tua Awasi Anak saat Libur Sekolah

Namun kebohongan Direksi PT BPR BJA perlahan terungkap di tahun 2023, usai Pj Bupati Jepara dapat panggilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dilaporkan bahwa Bank milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara itu dalam kondisi memprihatinkan.

“Seketika Direksi dan Komisaris PT BPR BJA saya panggil satu persatu. Terungkap bahwa akar permasalahan berlangsung di tahun 2020. Direksi tidak hati-hati dan sembrono mengkreditkan ke luar daerah,” papar Edy Supriyanta sewaktu Rapat Paripurna, Rabu (10/7/2024) sore.

Sementara itu, DPRD yang melihat kenyataan pahit bahwa bank kebanggaan pemerintah mengalami carut marut, akhirnya jajaran anggota dewan mengusulkan untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami kasus Bank Jepara Artha.

Baca juga:  KIP Jadi Ujung Tombak Informasi Masyarakat

Ketua DPRD Jepara, Haizul Maarif menjelaskan, DPRD sebagai legislatif memiliki peran pengawasan dan pengawalan. Sehingga follow up Hak Interpelasi DPRD Tentang Pencabutan Izin Bank Jepara Artha bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana kondisi PT. BPR BJA sebenarnya.

Setelah musyawarah, disetujui dan terbentuklah Pansus yang diketuai oleh Anggota Dewan dari Fraksi NasDem Padmono Wisnugroho, sementara Anggota Dewan dari Fraksi PPP Agus Sutisna sebagai Wakil Ketua Pansus.

“Dengan 14 anggota Pansus, Masa kerjanya sampai 8 Agustus 2024. Mereka merupakan perwakilan dari masing-masing fraksi yang hadir pada Paripurna ini,” jelas Haizul Maarif kepada Joglo Jateng.

Baca juga:  Dorong Pemasukan Daerah, Pj Bupati Jepara Ramaikan Festival 2 Tak Jeparadise

Lebih lanjut, Padmono Wisnugroho menyampaikan, terdapat puluhan masyarakat yang mempertanyakan kondisi PT. BPR BJA. Lantaran beberapa waktu lalu, masyarakat yang hendak mengambil uang di sana mengalami problem.

“Sebagai anggota dewan, kami memperoleh beragam pertanyaan dari masyarakat tentang Bank Jepara Artha. Kami perlu menjelaskan kepada mereka dengan detail supaya tidak ada kecurigaan kepada pemerintah,” pungkas Wisnu, sapaannya. (map/gih)