SEMARANG, Joglo Jateng – Munculnya dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan calon (paslon) gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan oleh Pengamat politik dari Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata, Andreas Pandiangan.
Menurutnya, bentuk dukungan dari Presiden merupakan hal baru pada demokrasi di Indonesia. Sebab merujuk UU nomor 10 tahun 2016 dan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang tidak diperbolehkan mengikuti kampanye pilkada adalah gubernur, wagub, bupati/wali kota maupun wakilnya.
Dalam peraturan tersebut tak disampaikan bahwa presiden tidak boleh ikut berkampanye dalam pelaksanaan pilkada. Kendati demikian harus dipahami, kata Andreas, presiden merupakan bagian dari pejabat negara, yang mana harus mengajukan izin apabila ingin ikut berkampanye.
“Tetapi ini yang lebih mungkin belum pernah terpikirkan adalah presiden ikut cawe-cawe dalam pilkada. Meski dalam PKPU itu bisa dikonfirmasi, disebut pejabat negara. Kalau mengacu pada pemahaman itu, presiden kan pejabat negara. Jadi artinya dia dilarang kampanye, konteksnya harus mengajukan izin dahulu,” kata Andreas saat dihubungi Joglo Jateng, Senin (11/11/24).
Dia menilai apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah tindakan gegabah yang sangat bertolak belakang dengan etika politik. Menurut Andreas, sebagai kader partai yang baik, harusnya Prabowo membiarkan kontestasi ini berjalan di wilayah masing-masing tanpa harus ikut turun gunung. Sebab hal ini bukan hanya perihal dirinya yang seorang ketua umum Partai Gerindra, namun juga kini menjabat Presiden RI.
“Saya melihat dari fatsun politik, ini tidak elok. Tidak eloknya meski beliau sebagai kader partai Gerindra, dalam tanda petik ini adalah pertarungan masing-masing paslon yang didukung oleh masing-masing parpol di daerah masing-masing. Biarkanlah kontestasi ini jadi wilayah masing-masing calon maupun parpol pendukung. Kenapa? Prabowo bukan sekadar ketum partai, tetapi presiden RI. Alangkah tidak eloknya,” bebernya.
Lebih lanjut, menurut Andreas cawe-cawe Presiden saat ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia makin menurun. Penurunan ini disebabkan adanya satu kekuatan yang ingin menghegemoni seluruhnya.
Hal ini harusnya jadi peringatan untuk seluruh masyarakat. Sebab kejadian ini sudah terjadi pada saat Pilpres pada Februari lalu, dan kini terjadi kembali di Pilkada Jateng.
“Ini bukan persoalan menang atau tidak menang. Bisa jadi ini bagian dari strategi paslon dua untuk menunjukkan bahwa ini loh pasangan kami didukung ketum partai dan presiden. Bisa juga ini secara sadar tim pemenangan melihat ini sebagai alat dorong menyampaikan pesan kepada pemilih jateng bahwa paslon 02 didukung prabowo atau pemerintah pusat,” tandasnya.
Bambang Pacul: Konstelasi akan Berubah
Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto mengkhawatirkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jawa Tengah 2024.
“Kalau Pak Prabowo bukan presiden tentu ya biasa saja, tetapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan di belakangnya Presiden,” ungkap Bambang Pacul di sela debat kedua Pilkada Jateng di MAC Ballroom, Kota Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
Pasalnya, Bambang Pacul menilai presiden sebagai jabatan tertinggi dalam sistem pemerintahan RI. Sehingga, kata dia, penting bagi sosok presiden untuk mampu menjaga nilai demokrasi.
“Presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, semua kuasa praktis di eksekutif di tangan beliau, kan begitu? Ini perlu dikasih sedikit catatan saja bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini,” sambung dia.
Dengan keterlibatan Prabowo dalam memberi endorse pada Luthfi-Yasin, hal itu ia anggap berdampak pada strategi pemenangan paslon usungannya, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
“Pasti (mengubah strategi politik, Red.), konstelasi akan berubah,” tegas dia.
Dia menegaskan, pelaksanaan Pilkada telah diatur dalam undang-undang. Menurutnya, hal itu mestinya dapat menjadi tuntunan masyarakat menjadi lebih beradab.
“Pilkada diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dia di dalam koridor peraturan perundang-undangan. Kompetisi berada di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau berubah positif atau negatif, maka peraturan perundang-undangan inilah yang sesungguhnya menjadikan masyarakat lebih beradab, menatanya lebih beradab,” tegas Pacul.
Bambang Pacul mengajak semua masyarakat untuk membangun kesadaran bersama dalam merawat demokrasi. Sehingga, tutur dia, pelaksanaan pemilu bukan sekadar menang kalah, tetapi juga menerapkan nilai demoktasi yang sesungguhnya.
“Akan terjadi budaya yang lebih elegan, budaya saling memahami. Jadi positif negatif, abaikanlah. Tetapi kita berada pada membangun kultur yang bagus. Inilah yang mesti kita sadari bersama. Jadi bukan hanya soal menang kalah, tetapi juga membangun kultur yang baik,” tandas Pacul.
Sementara itu, Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, menegaskan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto kepada lawan politiknya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, tak menjadi ancaman bagi pihaknya. Hal itu ia tegaskan saat jumpa pers usai Debat Pilgub Jawa Tengah 2024 kedua yang berlangsung di MAC Ballroom, Kota Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
“Tidak (jadi ancaman, Red.) sama sekali,” tegas Andika.
Alih-alih menganggap dukungan Prabowo Subianto sebagai ancaman, Andika Perkasa justru blak-blakkan menyebut ia dan Hendrar Prihadi alias Hendi ingin mendapat dukungan juga.
“Justru kami kan ingin didukung juga. Kami inginnya juga didukung,” akunya.
Dalam hematnya, endorse yang Prabowo Subianto berikan kepada Luthfi-Yasin itu merupakan dukungan yang sangat berarti bagi pasangan calon (paslon) nomor urut 2 tersebut.
“Jadi itu adalah suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Luthfi dan Gus Yasin. Tetapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung,” sambung Andika.
Bibit Waluyo: Tidak Usah Dibesar-besarkan
Dewan Pembina Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Gus Yasin, Bibit Waluyo menilai bahwa bentuk dukungan Prabowo Subianto merupakan hal wajar. Menurut Bibit, pada video dukungan yang diunggah pada akun Instagram @ahmadluthfi_official, Prabowo memosisikan diri sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Bukan Presiden RI.
“Menurut saya itu malah baik karena dalam penjelasan itu Pak Prabowo memosisikan diri sebagai ketua umum Partai Gerindra. Jadi jelas memberikan tugas kepada kader yang dipilih,” jelasnya, Minggu (10/11/2024) malam.
Ia menilai, hal ini tak perlu dibesar-besarkan. Ia berharap masyarakat Jateng bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto.
“Lha piye? Wonge siji gini. Ketua umum partai ya ini, presidene ya ini. Terus opo meneh? Tidak mungkin lah, tidak udah dibesar-besarkan yang seperti itu tanpa porsi penjelasan itu porsi sebagai ketum partai,” tegasnya.
Sementara itu, pasangan calon gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pernyataan dukungan Prabowo Subianto itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
“Beliau adalah ketua parpol (Gerindra, Red.) pada saat itu hari Minggu ketemu kami dan yang jelas beliau dukung kami,” katanya dalam konferensi pers usai debat kedua Pilgub Jateng 2024 di MAC Ballroom Kota Semarang, Minggu (10/11/2024) malam.
Sementara saat disinggung status Ahmad Luthfi saat ini apakah ber Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra, tim pemenangan Luthfi-Yasin, Zulkifli menyebut bahwa Gerindra ialah salah satu partai yang mengusung Luthfi di Pilgub Jateng 2024.
“Pak Luthfi adalah (calon yang, Red.) salah satu didukung oleh Partai Gerindra, itu tentu menjadi salah satu poin penting pada saat ini, pendukungnya adalah Partai Gerindra,” kata Tim Pakar Luthfi-Yasin, Zulkifli. (luk/adf)
