PEMALANG, Joglo Jateng – Tak kunjung mendapatkan kepastian, curhatan para guru honorer ditanggapi oleh Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso. Ia mendorong agar insentif para guru honorer di wilayahnya dapat segera dibayarkan.
Diketahui tunggakan pemerintah daerah dalam pemberian gaji intensif tersebut belum terbayarkan selama enam bulan. Tepatnya sejak Januari hingga Juni 2025.
KN, sapaan akrab Heru Kundhimiarso menyampaikan, kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi. Melainkan menyangkut kesejahteraan dan semangat kerja para tenaga pendidik.
Padahal, menurutnya, sebagian tenaga pendidik tersebut harus memberikan pembelajaran kepada murid mereka dengan penuh tantangan. Dari jarak yang sulit diwilayah terpencil hingga keadaan sarana prasarana yang terbatas. Sayangnya, perhatian pemerintah daerah terhadap mereka dinilai masih minim, terutama dalam hal kepastian pembayaran insentif.
“Insentif ini bukan tambahan, tapi bagian dari pendapatan guru. Terlambat dicairkan, semangat kerja mereka jelas bisa terganggu,” kata Anggota Komisi A DPRD Pemalang itu, Kamis (3/7/25).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, permasalahan lain yang masih menghantui dunia pendidikan, yaitu ketimpangan distribusi guru di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Pemalang. Menurut pemikirannya, pemkab wajib menata ulang sistem rekrutmen dan pendistribusian guru, serta memperbaiki pola pencairan insentif agar tidak terus-terusan bermasalah.
Dorongan perencanaan jangka panjang yang berpihak pada pemerataan pendidikan juga ia sampaikan agar ke depan pelaksanaan pendidikan dapat lebih maksimal.
“Sudah saatnya pemerintah daerah membayar hak guru tepat waktu. Jangan tunggu keluhan dulu baru bergerak. Pemkab harus hadir dengan solusi konkret. Rasio antara guru dan murid harus seimbang. Kalau tidak, maka kualitas pendidikan akan terus tertinggal,” pungkasnya. (fan/adf)
