KENDAL, Joglo Jateng – Rencana Pemkab Kendal menggelontorkan dana Rp5 miliar untuk pengadaan seragam batik bagi siswa SD negeri memantik perdebatan hangat. Program yang menyasar 25 ribu anak ini disebut-sebut sebagai gagasan langsung Bupati Dyah Kartika Permanasari.
Sementara itu, Komisi D DPRD Kendal meminta agar program ditunda. Alasannya, kondisi keuangan daerah tengah ditekan efisiensi. Wakil Ketua Komisi D, Sulistyo Ari Bowo menegaskan, pihaknya telah menyampaikan masukan kepada Dinas Pendidikan.
“Disdikbud menyebut program ini merupakan permintaan Bupati. Kami memahami ini soal identitas siswa Kendal. Tetapi dengan efisiensi tetap ada skala prioritas,” ujarnya, belum lama ini.
Menurut Sulistyo, sektor kesehatan dan pendidikan memang harus menjadi prioritas utama. Namun, di bidang pendidikan, ia menilai program perlu disesuaikan dengan kebutuhan pokok siswa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Ferinando Rad Bonay menjelaskan, setiap siswa akan menerima satu setel seragam batik senilai Rp200 ribu. Seragam dibuat jadi, sehingga orang tua tidak perlu menambah biaya jahit.
“Motifnya khas Kendal dan dirancang langsung oleh Bupati. Tahap awal dibagikan untuk siswa kelas 2, 3, dan 4 mulai tahun ajaran 2025–2026. Harapannya, anak-anak bisa memakai seragam yang bagus, nyaman, dan tahan lama,” jelasnya.
Meski begitu, kebijakan ini langsung memicu reaksi beragam. Agus Fathudin, wali murid asal Kendal, menyayangkan hanya sekolah negeri yang mendapat bantuan.
“Kalau mau kasih seragam ya semua, jangan hanya negeri,” katanya.
Senada, Abdul Munir, warga Kaliwungu, menilai seragam batik bukan kebutuhan mendesak.
“Lebih baik anggaran dipakai membantu warga miskin. Selama ini tanpa batik pun tidak masalah,” tegasnya. (ags/adf)
