KENDAL, Joglo Jateng – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih jauh dari potensi yang ada. Dari 44 perusahaan tambang berizin, pajak yang berhasil terkumpul baru mencapai Rp1,1 miliar, sementara potensi riilnya diperkirakan bisa mencapai Rp10 miliar.
Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi menyoroti keterbatasan jumlah personel sebagai salah satu penyebab rendahnya capaian pajak. Hingga kini, hanya ada satu petugas yang ditugaskan menarik pajak dari seluruh perusahaan tambang yang beroperasi.
“Saya sudah cek Bapenda, ternyata baru ada satu petugas. Kalau perusahaan ada 44, jelas tidak mungkin bisa maksimal,” ungkap Benny, belum lama ini.
Menurutnya, Pemkab Kendal telah berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda untuk mencari solusi percepatan optimalisasi penerimaan pajak sektor tambang.
“Saya sudah laporkan hal ini ke Ibu Bupati, dan juga meminta Sekda segera melengkapi personel,” ujarnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari membenarkan kendala keterbatasan petugas penarik pajak tersebut. “Akan dirapatkan,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi segera dilakukan dengan menambah personel penarik pajak dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar potensi PAD sektor tambang dapat tergarap lebih optimal. “Dengan tambahan personel dari OPD lain,” tandasnya. (ags/adf)
