Sebagai pelayan masyarakat harusnya memberikan layanan terbaik, apalagi ini bertepatan dengan HUT UU Agraria yang merupakan dasar hukum pelaksanaan Agraria di Indonesia. Hal-hal tentang kemalasan dan ketidakdisiplinan para ASN, harus dihilangkan karena mereka pelayan masyarakat.
“Sampai sekarang saya masih kesal, jadi saya mewanti-wanti kepala ATR/BPN Pemalang, agar merubah dan evaluasi ini. Siapapun di sini mereka pelayan masyarakat, harus dilayani dengan baik tidak peduli dari mana dan siapa para pelayan harus sadar,” tegasnya.
Sementara itu, Pengurus P4, Ganang Sukma Permana menjelaskan, pihaknya akan membentuk posko pengawasan dan pengaduan di depan kantor ATR/BPN untuk masyarakat umum. Ini dilakukan sebagai langkah agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan meminimalisir gerak para mafia sertifikat tanah yang merugikan masyarakat.
“Posko akan kita tempatkan di depan, biar mudah dijangkau dan pasti akan dilayani. Silahkan siapa yang mau tanya atau mengadu bisa ke sana. Ini juga sebagai catatan agar ATR/BPN mengevaluasi kinerja mereka,” tuturnya.
Sedangkan, Kepala Kantor ATR/BPN Pemalang Imawan Abdul Ghofur menyampaikan, akan menindaklanjuti hal itu dan mengevaluasi proses layanan ini. Ke depan ia berjanji tidak ada lagi kasus serupa, serta seluruh layanan untuk masyarakat dijamin akan dilayani dengan cepat dan tepat sesuai aturan (SOP) yang berlaku.
Terkait somasi, ia akan mempelajari dan menganggapnya sebagai pengingat, agar ke depan layanan bisa semakin membaik, apalagi bertepatan dengan HUT UU Agraria di 2025. “Walaupun tidak ada laporan pasti kita selalu mengevaluasi diri, tetapi adanya keluhan ini kami langsung tanggap dan petugas layanan sudah menyampaikan permintaan maaf. Pasti akan jadi catatan untuk memperbaiki layanan,” paparnya.(fan/sam)
