PATI, Joglo Jateng – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mendatangi Pendopo Pati, Rabu (8/10/25). Mereka menagih janji kepada Bupati Pati, Sudewo terkait sejumlah persoalan.
Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Gunretno mengungkapkan, pihaknya melayangkan sejumlah tuntutan pada aksi Hari Tani Nasional pada 24 September 2025 lalu. Namun semua tuntutan belum terpenuhi.
“Pertemuan hari ini lebih bisa dikatakan nagih janji ketika dulur Kendeng memperingati hari tani. Ada beberapa tuntutan dulur Kendeng,” katanya.
Gunretno menjelaskan salah satu tuntutan yakni terkait penyelesaian konflik agraria di Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu. JMPPK meminta Sudewo mendukung reformasi agraria di konflik tersebut.
“Kami meminta kepada Pak Sudewo untuk menandatangani pengusulan warga 7,3 hektare itu menjadi reforma agraria,” tegasnya.
Selain persoalan Pundenrejo, tuntunan lainnya terkait masalah di Pegunungan Kendeng. Khususnya persoalan tambang yang saat ini masih beroperasi.
“Untuk kondisi Kendeng ada jawaban terkait Semen tidak ada pabrik semen dan tidak akan mengeluarkan izin tambang di wilayah kawasan hutan kas Sukolilo. Tapi tambang 4 yang katanya berizin sampai detik ini kami minta dokumen perizinan belum dikasih,” jelasnya.
Gunretno menyebut bahwa belum sepenuhnya tuntutan JMPPK dipenuhi. Bahkan, ia mengaku kecewa karena belum menyampaikan semua keluhan langsung kepada Bupati Pati.
“Karena pak Sudewo meninggalkan pertemuan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah Pak Sudewo pamitan duluan kita juga kalau menemui yang lain tidak mungkin ini bisa selesai,” ungkapnya.
Ia pun mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutan JMPPK tidak segera dipenuhi oleh Sudewo.
“Kami tetap maklum tapi kami tetap melayangkan. Kami jelas audiensi kalau tidak ada kesepakatan yang kami suarakan karena ada pijakannya atau menurut aturan ada ketika itu tidak tercapai ya ada aksi-aksi,” pungkasnya. (lut/fat)
