SEMARANG, Joglo Jateng – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menyoroti pentingnya pengawasan terpadu dan program khusus untuk menekan angka pengangguran di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja tematik dengan fokus isu pengangguran ke Pemerintah Kabupaten Batang, beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi B DPRD Jateng dari Fraksi PPP Soleha Kurniawati menuturkan bahwa persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di provinsi ini mencapai 4,33 persen atau sekitar 950 ribu orang.
“Kami sepakat bahwa bonus demografi harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, bukan menjadi berkah, tapi bisa berubah menjadi bencana sosial,” terangnya.
Komisi B DPRD Jateng menyambut positif strategi yang dijalankan Pemkab Batang dan menilai pendekatan berbasis sumber daya alam lintas sektoral menjadi langkah yang tepat. “Melihat strategi yang diinisiasi Bupati Batang, tentu menjadi bahan berharga yang bisa direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah,” tuturnya.
Lanjutnya, Kabupaten Batang memiliki jumlah penduduk 838.187 jiwa, dengan 69,16 persen di antaranya masuk usia produktif. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, usia produktif yang besar itu bisa menjadi bencana sosial. Tapi jika dimaksimalkan, akan menjadi mesin utama pembangunan,” jelasnya.
Soleha menambahkan, Pemkab Batang menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan pengangguran yang saat ini tercatat 28.516 jiwa, yang mayoritas lulusan SMA dan SMK.
Kemudian, ada juga Program DAKER (Pelatihan dan Penempatan Kerja Terintegrasi), yang menargetkan pelatihan 2.000 orang pada 2025 dan 5.000 orang pada 2026. Hingga September kmarin, 1.000 peserta telah dilatih dan seluruhnya terserap kerja.
“Selanjutnya, Fokus sektor agraris dan UMKM, termasuk pemberdayaan peternak lokal untuk mendukung suplai susu ke Nestle Batang, serta penguatan batik sebagai sektor budaya sekaligus ekonomi dan pelatihan berbasis sumber daya alam menggunakan APBD, mencakup perkebunan, hortikultura hingga peternakan,” paparnya.
Soleha menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran membutuhkan dukungan lintas sektor. Harapannya, Komisi B DPRD Jateng dan Pemerintah Provinsi Jateng mendukung agar pengangguran di Kabupaten Batang bisa ditekan secara maksimal. (all/adf)
