KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Desa (Pemdes) Rahtawu bersama Universitas Muria Kudus (UMK) tengah menyiapkan sistem penataan jalur pendakian menuju kawasan Gunung Muria. Langkah ini ditempuh sebagai upaya meningkatkan keamanan pendaki sekaligus mempertegas tata kelola basecamp dan pengelolaan wisata alam yang selama ini dinilai belum tertata dengan baik.
Pj Kepala Desa Rahtawu, Sukono menyatakan, pihaknya menerima secara positif fasilitasi dari UMK, khususnya untuk perbaikan jalur pendakian. Ia menjelaskan rencana pembentukan struktur baru pengelolaan basecamp di tiga titik pendakian. Yakni jalur Abiyoso, Tunggangan, dan Puncak Songolikur. Langkah ini juga akan melibatkan Perhutani sebagai pemilik wilayah hutan.
”Kita akan duduk bersama dengan Perhutani untuk menyusun SOP. Perdes retribusi sudah ada, tapi perlu penyempurnaan. Mana yang harus dievaluasi akan kita bahas bersama,” ujar Sukono.
Ia menambahkan, penguatan SOP penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. Selain menata jalur dan batas pendakian, Pemdes juga akan mempertimbangkan opsi biaya asuransi dibanding menaikkan retribusi.
Menurutnya, perlindungan asuransi lebih relevan. Karena pendakian memiliki risiko tinggi dan pernah terjadi insiden yang membutuhkan penanganan serius.
”Usulan kenaikan retribusi belum akan dilakukan. Tapi biaya asuransi perlu dibahas lebih lanjut. Karena jadi pendaki itu berisiko. Kita perlu duduk dengan pihak asuransi dan pendamping untuk merumuskan mekanismenya,” jelasnya.
Sukono berharap penataan ini dapat mendorong profesionalisme pengelolaan wisata alam tanpa mengabaikan pemberdayaan warga lokal. Ia menegaskan, penataan akan tetap melibatkan masyarakat desa yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem wisata pendakian Rahtawu.
Sementara itu, Fasilitator dari Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Kebencanaan LPPM UMK, Mochammad Widjanarko, menilai kawasan Rahtawu masih perlu pembenahan menyeluruh. Ia menyebut aktivitas keluar-masuk pendaki selama ini tidak terdata dengan baik. Sehingga berbahaya ketika terjadi insiden.
”Ketika ada korban baru ramai. Padahal penataan wilayah, manajemen risiko, dan SOP pendakian itu harus dibangun sejak awal,” katanya.
Ia menambahkan, kampus siap berkontribusi dalam pendampingan akademik berupa penyusunan SOP, pelatihan soft skill pemandu lokal, hingga pengembangan manajemen basecamp agar lebih profesional. Menurutnya, sumber daya manusia lokal perlu diberikan edukasi dan motivasi agar mampu mengelola potensi wisata secara berkelanjutan.
Harapannya, Rahtawu tidak hanya menjadi pintu pendakian, tetapi juga kawasan wisata alam yang memiliki standar keselamatan dan tata kelola yang mumpuni. Pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat lokal diharapkan bergerak bersama membangun sistem wisata yang tertata dan aman bagi pengunjung. (adm/fat)
