JEPARA, Joglo Jateng – Rencana program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan menjadikan Kabupaten Jepara sebagai salah satu daerah prioritas pelaksanaannya. Kebijakan nasional ini menjadi angin segar bagi industri genteng lokal yang kondisinya kian meredup dalam dekade terakhir.
Penurunan drastis jumlah perajin tradisional menjadi realita memprihatinkan di lapangan. Kini, masyarakat menggantungkan harapan agar program tersebut mampu menyelamatkan roda ekonomi desa sekaligus mendongkrak anjloknya harga jual.
Di Desa Jatisari, Kecamatan Nalumsari, penyusutan jumlah pelaku usaha sangat terasa. Saifudin (51), salah satu perajin setempat, mengungkapkan kondisi genting yang saat ini dihadapi industrinya.
“Sepuluh tahun lalu jumlahnya masih ada sekitar 100 orang, sekarang tinggal sekitar 25 orang,” kata Saifudin, Senin (20/4/2026).
Meski banyak yang gulung tikar, ia melihat program gentengisasi berpotensi memantik kembali minat warga untuk memproduksi material atap tanah liat tersebut.
Saat ini, harga genteng di pasaran merosot di kisaran Rp 1 juta hingga Rp 1,1 juta per seribu biji, atau hanya berkisar Rp 1.000 hingga Rp 1.100 per bijinya.
“Kalau harganya stabil dan layak, tentu bisa jadi daya tarik lagi bagi warga untuk kembali jadi pengrajin,” ujarnya penuh harap.
Harapan Harga Tembus Rp 1.500
Sentimen serupa disuarakan oleh Daryono, perajin genteng Jepara asal Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong. Ia menilai kebijakan presiden ini bisa menjadi solusi jitu untuk menjaga keseimbangan antara lonjakan permintaan dan daya produksi desa.
Fluktuasi harga selama ini kerap mencekik para perajin kecil. Sebagai perbandingan, saat momentum Idulfitri lalu, harga genteng sempat menyentuh angka Rp 1.600 per biji sebelum akhirnya kembali turun drastis.
“Kalau nanti programnya berjalan, harapannya harga bisa lebih stabil, sekitar Rp 1.500 per biji. Kalau segitu pengrajin sudah bisa ambil untung,” papar Daryono.
Atasi Krisis Bahan Bakar dan Modal
Lebih jauh, intervensi pemerintah diharap tidak hanya berhenti pada penyerapan produk jadi. Perbaikan akses pasokan dan dukungan operasional dari hulu ke hilir juga menjadi tuntutan mendesak.
Para perajin hingga kini masih dihantui sejumlah kendala klasik. Keterbatasan suntikan modal hingga sulitnya mencari pasokan bahan bakar untuk pembakaran tungku produksi masih menjadi PR besar.
Lewat realisasi program dari pemerintah pusat tersebut, warga berharap mata rantai persoalan ini dapat terurai secara bertahap demi bangkitnya kembali ekonomi kerakyatan di Jepara. (oka/gih/rds)
