Hal ini meliputi pemanfaatan pekarangan, pengelolaan sampah, hingga penghematan energi dan air. Selain itu, adanya aturan serta kelembagaan yang mendukung keberlanjutan program juga menjadi sorotan utama.
Program adaptasi ProKlim meliputi pengendalian banjir, kekeringan, dan longsor. Langkahnya dapat dilakukan melalui pembangunan sumur resapan, pemanenan air hujan, perlindungan mata air, konservasi lahan, hingga penanaman vegetasi.
Selain itu, masyarakat juga didorong meningkatkan ketahanan pangan melalui pertanian terpadu. Termasuk pemanfaatan lahan pekarangan serta diversifikasi tanaman pangan.
Sementara pada aspek mitigasi, masyarakat didorong mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas dan pengolahan limbah domestik.
Terdapat pula penggunaan energi baru terbarukan, efisiensi energi, hingga penerapan konsep zero waste.
Seluruh kegiatan tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Program ini juga diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi bagi warga setempat.
Selain itu, ProKlim juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan di tengah masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan kelompok pengelola dan dukungan kebijakan dari pemerintah desa.
Partisipasi perempuan serta kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan juga dinilai krusial.
“Harapan kami, semakin banyak desa di Kabupaten Kudus yang naik kategori, dari Pratama menjadi Madya, kemudian Utama hingga Lestari,” ungkapnya.
Yang terpenting, lanjutnya, bukan sekadar memperoleh penghargaan, tetapi manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Baik dalam meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim maupun menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif,” pungkasnya. (uma/fat/rds)
