PEKALONGAN, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4,9 Miliar untuk menangani dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar usai kegiatan Forum Group Dicussion (FGD) terkait Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Senin (3/10) pagi.
“Dari kegiatan diskusi ini, paling tidak adalah kita ingin mendengar apa yang diharapkan dari kelompok-kelompok yang rentan terkait dengan kenaikan BBM atau inflasi. Paling tidak memberikan mereka dapat memberikan saran, masukkan, input bagi pemerintah daerah untuk menyusun program atau kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dikatakannya bahwa FGD juga sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai usaha Pemkab Pekalongan dalam upaya menangani dampak inflasi di Kabupaten Pekalongan.
“Pemerintah membuka ruang di samping komunikasi-komunikasi formal melalui media musyawarah seperti musrenbang. Jadi khusus untuk kebijakan yang sifatnya tematik atau persoalan yang sifatnya tematik ini akan selesai kalau kita duduk bersama. Melakukan semacam diskusi bersama,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, sekda juga mengungkapkan telah meminta kepada beberapa OPD untuk melembagakan pelaksaan FGD tematik dalam rangka memfokuskan kebijakan, “Jadi kita mendengar apa yang menjadi masukkan masyarakat,” pungkasnya. (hms/abd)
