SEMARANG – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam pencegahan banjir beberapa tahun terakhir menemui kendala. Pasalnya, beberapa fasilitas seperti polder, embung, dan pompa penghisap air belum mampu membendung luapan air yang terjadi sejak Sabtu pagi (6/2).
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan banjir saat ini berbeda dengan banjir-banjir sebelumnya. Curah hujan dengan intensitas tinggi dan jangka waktu yang cukup lama menimbulkan dampak ekstrem terhadap fasilitas yang telah disiapkan untuk mencegah banjir.
“Kita harus melihat bahwa banjir di Kota Semarang ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama karena sungai, baik yang meluap karena hujan, pendangkalan, atau penyumbatan. Kedua, karena sistem drainase kota yang tidak terawat atau belum mampu menampung luapan air. Dan ketiga karena abrasi atau rob,” ujarnya Minggu (7/2).
Pria yang akrab disapa Hendi tersebut mengungkapkan, pihaknya akan segera mengevaluasi program pencegahan banjir di Kota Semarang. Menurutnya, prioritas pemkot saat ini adalah menambah kapasitas pompa air. Agar dapat menghisap air lebih banyak saat banjir.
“Dulu tahun 2012 atau 2013 ketiga problem tersebut dapat diatasi dengan pompa, embung, dan bendungan sungai atau polder. Tapi setelah melihat kejadian ini mungkin kita perlu meningkatkan kapasitas pompanya,” kata Hendi.
Ia menyebut, peningkatan kapasitas pompa tersebut akan membutuhkan waktu, mengingat banyaknya wilayah yang rawan banjir di Kota Semarang. Ia berharap, Dinas Pekerjaan Umum mampu merealisasikannya secepat mungkin.
“Pompa harus ditingkatkan kapasitas penyedotan airnya hingga 12.000 liter perdetik. Menurut kawan-kawan saat ini perlu ditingkatkan 30.000 liter perdetik agar cepat bisa menurunkan banjir. Itu hanya satu titik. Jadi ada banyak pompa yang harus dievaluasi lagi,” terangnya.
Untuk peningkatan kapasitas pompa, Hendi mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Utamanya soal terkait penanganan banjir di fasilitas nasional seperti jalur pantura.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengamankan arus air di titik-tituk jalur nasional atau pantura. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Semarang untuk meningkatkan kapasitas pompa atau saluran air (drainase),” tandasnya. (cr2/fat)
