Sampaikan Penjelasan Ranperda APBD 2024

PENYERAHAN: Bupati Bantul Abdul Halim Muslih tengah menyerahkan Ranperda tentang APBD TA 2024 kepada Wakil Ketua II DPRD Bantul Subhan Nawwawi pada rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bantul, Kamis (19/10/23). (JANIKA IRAWAN/JOGLO JOGJA)

BANTUL, Joglo Jogja – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melangsungkan rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Bantul, Kamis (19/10). Dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Bantul atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Wakil Ketua II DPRD Bantul sekaligus pimpinan rapat paripurna, Subhan Nawwawi mengatakan, penyampaian ini akan dibahas secara detail oleh anggota DPRD Bantul. Serta, akan menentukan skala prioritas yang dapat menjadi masukan bagi Pemkab Bantul.

Iduladha

“Selaku anggota DPRD, kami akan membahas skala prioritas untuk 2024. Kita akan bredeli satu per satu mana yang prioritas dan tidak,” paparnya.

Baca juga:  DP3AP2KB Kota Yogyakarta Tetapkan Lima Klaster untuk Capai KLA Paripurna

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi kendala utama, dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024. Dana tersebut diberikan sebagai tambahan sumber pendapatan menyediakan pelayanan publik.

“Rasio pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 71,1 persen. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 sebesar 28,6 persen, namun bukan berarti mengesampingkan PAD,” tuturnya.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihaknya. Salah satunya melalui inovasi pelayanan pajak daerah.

Baca juga:  KPU Kota Yogyakarta Segera Lakukan Pleno Penetapan Hasil Kursi Legislatif

“Kami berharap Ranperda APBD 2024 ini dapat dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian, selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan bersama,” imbuhnya.(cr13/sam)

DPRD Batang