Demak  

Dewan Dorong Digitalisasi & Pengetatan Penyaluran BBM Subsidi

Sekretaris Komisi B DPRD Demak Moh Syafi'i. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

DEMAK, Joglo  Jateng – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak meluncurkan aplikasi Adipta. Sebuah platform digital untuk mendukung nelayan dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan data dan informasi perikanan tangkap secara real time. Sehingga penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume.

Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Demak, Moh Syafi’i mengapresiasi langkah tersebut.  Dirinya menyebutkan, digitalisasi melalui aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi. Ditambah sekaligus pengawasan distribusi BBM subsidi.

“Integrasi teknologi seperti ini menjadi kunci untuk memastikan subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan,” ujarnya.

Baca juga:  Komisi B DPRD Demak Sidak Pasar Sayung, Desak Renovasi Total Akibat Banjir Rob

Dia juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memperluas penerapan teknologi informasi tersebut. Tidak hanya pada sektor perikanan, tetapi juga untuk sektor lain seperti pertanian, UMKM, dan layanan publik.

“Jadinya masyarakat di berbagai sektor dapat lebih mudah mengakses BBM jenis tertentu (JBT) maupun BBM khusus penugasan (JBKP) sesuai peruntukannya,” bebernya.

Namun, di balik kemajuan ini, perhatian serius juga diarahkan pada kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di Demak. Berdasarkan data Polres Demak, selama tiga tahun terakhir ditemukan sejumlah kasus penyelewengan. Pada 2022, penyalahgunaan mencapai 11,5 ton. Pada 2023 sebesar 1.300 liter. Kemudian di 2024 meningkat menjadi 6.930 liter.

Baca juga:  Bupati Demak Pastikan Umat Kristen Beribadah Aman

“Angka-angka ini menunjukkan perlunya langkah tegas untuk mengatasi masalah tersebut,” tegas perwakilan Komisi B.

Ia menambahkan, selain pengawasan ketat, dibutuhkan komitmen dari semua pihak agar tidak ada lagi penyalahgunaan subsidi BBM di masa mendatang. Pihaknya berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat memastikan subsidi BBM hanya digunakan oleh yang berhak menerima.

“Kuncinya adalah pengawasan berbasis teknologi. Serta edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya menjaga integritas distribusi BBM subsidi,” tandasnya.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan distribusi subsidi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Demak. (adm/fat)