Sedangkan, dalam pelaksanaannya, BUMDes pun dianggap belum menjawab tantangan itu. Perekonomian desa secara awam masih stagnan.
“Kalau boleh berpendapat, dari situasi kebatinan para stakeholder desa. Jika koperasi yang didayagunakan dan didorong untuk menjawab tantangan menggerakkan perekonomian desa, maka pertanyaannya di mana peran kades,” ujarnya.
Lebih lanjut, mengingat koperasi dibangun di atas kesadaran orang perorang untuk mencapai kesejahteraan bersama, apakah mungkin di koperasi dibangun dengan model-model seperti itu. “Beda dengan BUMDes, memang di sini seorang kepala desa secara eks-officio adalah penasihat/komisaris utama, keberadaannya sebagai representasi dari dana ivestasi desa dengan Dana Desa,” paparnya.
Menilik dari persandingan keduanya, saat ini perlu harmonisasi antara keduanya, perlu rumusan-rumusan baik filosofik maupun regulatif. Rumusan itu untuk menggabungkan keduanya menjadi kekuatan serta garda depan perekonomian desa. Tinjauan-tinjauan baik dari aspek kesejarahan KUD di masa lalu hingga potensi kegagalan BUMDes di masa kini perlu ditelaah lebih lanjut.
“Seandainya penggabungan itu dapat terjadi, jangan-jangan ini akan menjadi mode baru, yang akan betul-betul bisa mewujudkan cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan desa. Perlu kita pikirkan,” pungkasnya. (mrn/sam)
