PURWOREJO, Joglo Jateng – Setelah para kepala desa (Kades) di Kabupaten Purworejo menolak pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, kini perangkat desa pun kompak menolaknya. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo, sebagai wadah para perangkat desa angkat bicara mengenai wacana yang diklaim akan meningkatkan kesejahteraan itu.
Ketua PPDI Purworejo Erwan Widi Ashari mengatakan, melihat perkembangan kabar tentang Dana Desa (DD) terkini, sebagai salah satu stakeholder desa, perangkat desa tentunya perlu angkat bicara mengenai rencana pemerintah untuk menginjeksikan program pendirian Kopdes Merah Putih.
“Secara filosofis kenegaraan, tentu hal itu memang langkah yang bagus dalam perkembangan perekonomian khususnya di desa. Mengingat pendiri bangsa memang telah memberikan konsepsi perekonomian negara dengan koperasi, yang konon disebut sebagai soko guru perekonomian nasional,” katanya, Rabu (12/3/25).
Erwan yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Loano, Kecamatan Loano, mencontohkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto, gencar membentuk dan memfasilitasi Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) untuk mengawasi Koperasi Unit Desa (KUD). Namun program KUD yang masif di masa Orde Baru itu juga tidak bisa dibilang sukses.
“Untuk mode koperasi komunitas macam KPRI, KOPKAR memang dapat dibilang sukses. Namun, KUD di akhir masanya justru banyak diselewengkan oleh oknum-oknum pengurusnya. Banyak KUD hanya dijadikan kedok guna mengakses dana pusat dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pun kadang tak terselenggara secara rutin atau bahkan sama sekali tak ada RAT,” jelasnya.
Gagasan Kopdes Merah Putih itu, mengingatkan memori suram KUD yang membuat traumatik. “Para stakeholder desa merasa perlu berpendapat. Kita tahu, sejak lahirnya UU Desa di 2014 lalu, desain perekonomian didorong dengan iklim korporasi bukan koperasi, yaitu melalui inisiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebuah ide optimisme untuk menggerakkan perekonomian desa yang berimplikasi langsung terhadap PAD,” ungkapnya.
