SEMARANG, Joglo Jateng – Menanggapi gelombang aksi demo para sopir truk terkait kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Polda Jateng.
Menurutnya, kebijakan ODOL tak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dampak sosial yang harus dipikirkan matang-matang.
“ODOL ini tidak hanya bicara nilai ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang perlu mendapat perhatian serius,” ujar Luthfi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025).
Ia menambahkan bahwa sosialisasi menjadi hal penting yang harus diperkuat sebelum penerapan tegas dilakukan. Pemahaman yang utuh dari masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja langkah yang harus kita ambil. Sosialisasi harus dilakukan menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Korlantas Polri telah memulai program nasional Indonesia Menuju Zero ODOL sejak 1 Juni 2025. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga tahap: sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini mendapat reaksi keras dari kalangan sopir truk yang merasa belum siap.
Demo penolakan telah terjadi di berbagai wilayah Jawa Tengah, seperti Pati, Kudus, Salatiga, Boyolali, Klaten, Karanganyar, dan Banyumas. Para sopir menuntut agar penerapan ODOL dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Selain itu, mereka mengeluhkan proses uji emisi kendaraan yang dianggap menyulitkan. (hms/rds)
