Demi Investasi, Ahmad Luthfi Harap Revitalisasi Tambak Pantura Segara Direalisasikan

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (tengah) saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus DPW PAN Jawa Tengah di Hotel Padma, Semarang, Senin (13/10/2025). (HUMAS/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merealisasikan program revitalisasi tambak di sepanjang wilayah pesisir utara (Pantura) Jawa Tengah. Hal ini disampaikannya secara langsung di hadapan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Momen tersebut dimanfaatkan Gubernur Luthfi saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah di Hotel Padma, Semarang, Senin (13/10/2025).

Menurut Luthfi, revitalisasi ini sangat krusial untuk membuka keran investasi di sektor perikanan dan meningkatkan daya saing ekonomi Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah beserta 17 bupati/wali kota di wilayah pesisir sangat menantikan realisasi program tersebut.

“Mohon izin Pak Menteri, pantai kita panjangnya 971 kilometer. Kami bersama para bupati dan wali kota sudah menunggu realisasi revitalisasi ini agar bisa segera dimanfaatkan untuk investasi perikanan,” ujar Luthfi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa revitalisasi tambak merupakan bagian dari program strategis nasional untuk mendukung swasembada pangan. Ia memaparkan potensi ekonomi sektor perikanan Indonesia yang mencapai USD 414 miliar, di mana nilai ekspor saat ini baru mencakup 5% dari total produksi.

“Ini peluang yang sangat besar,” kata Trenggono.

Terkait program di Jawa, Trenggono merinci bahwa KKP telah merencanakan revitalisasi tambak di Pantura Pulau Jawa seluas 78.550 hektare. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk wilayah Pantura Jawa Tengah sendiri mencapai sekitar 15.110 hektare.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun daerah. Menurutnya, Pemerintah Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, melainkan butuh sinergi dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, partai politik, akademisi, dan masyarakat. (hms/rds)