PURBALINGGA, Joglo Jateng – Isu kriminalisasi terhadap profesi dokter yang belakangan menjadi sorotan nasional mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga. Pemkab menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan perlindungan hukum bagi tenaga medis agar dapat menjalankan tugas pelayanan secara profesional dan aman.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, saat menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Purbalingga Masa Bakti 2025–2028 di Hasa Hall D’Pari, baru-baru ini.
Lindungi Dokter, Tapi Wajib Patuh SOP
Wabup Dimas memastikan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam jika ada tenaga medis yang terjerat masalah hukum saat bertugas sesuai aturan.
“Pemkab Purbalingga akan berupaya semaksimal mungkin membantu profesi dokter dari tindak kriminalisasi,” tegas Wabup Dimas.
Namun, ia memberikan catatan penting. Perlindungan tersebut harus dibarengi dengan integritas dokter dalam menjalankan tugasnya. Wabup mengingatkan agar seluruh tenaga medis tetap bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Kami terus mengingatkan agar patuh terhadap SOP yang telah ditetapkan. Sehingga tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk merugikan dokter maupun sejawatnya,” imbuhnya.
IDI Siap “Di-calling” Kapan Saja
Dengan kepengurusan yang baru, Pemkab berharap sinergi antara IDI dan pemerintah daerah semakin erat, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Purbalingga.
Merespons hal tersebut, Ketua IDI Cabang Purbalingga terlantik, dr. Mohamad Fahmi Irwansyah, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalin kolaborasi aktif. Ia meminta seluruh rekan sejawat untuk tetap solid dan memprioritaskan pelayanan.
“Semoga ke depan IDI semakin memberikan manfaat nyata. Kami siap membantu Pemkab di bidang kesehatan. Monggo Mas Wabup, kami siap di-calling kapan saja untuk bersinergi,” ujar dr. Fahmi dengan semangat. (abd)
