KENDAL, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah menyepakati pembagian tugas untuk mempercepat penanganan tanggul kritis di wilayah Kendal. Langkah taktis ini diambil guna memitigasi risiko banjir susulan dari luapan Kali Bodri dan Kali Waridin yang mengancam permukiman.
Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kendal, Agus Dwi Lestari di sela-sela mendampingi Bupati meninjau Pos Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Perum RSS Kendal, Jumat (23/1/2026). Ia menyebut, kolaborasi ini mutlak diperlukan karena kondisi lapangan yang darurat.
Fokus Bagi Tugas: Kali Waridin vs Kali Bodri
Agus menjelaskan, meskipun kewenangan pengelolaan sungai besar berada di tangan DPUPR Jawa Tengah, Pemkab Kendal tidak bisa tinggal diam menunggu. Kedua instansi sepakat membagi beban pekerjaan agar perbaikan bisa berjalan paralel (bersamaan).
“Dalam rapat kemarin sudah disepakati adanya pembagian penanganan pada tanggul-tanggul yang kondisinya kritis,” ujarnya.
Berikut rincian pembagian tugas penanganan tanggul di Kendal:
- Pemkab Kendal: Fokus menangani pengendalian di Kali Waridin.
- DPUPR Jawa Tengah: Fokus menangani perbaikan tanggul darurat di Kali Bodri.
“Pemkab Kendal akan fokus menangani tanggul di Kali Waridin. Sementara untuk tanggul Kali Bodri yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, penanganan akan langsung dilakukan oleh DPUPR Jawa Tengah,” terangnya.
Bangun 4 Portal Air dan Peninggian Jembatan
Untuk teknis penanganan di Kali Waridin, Agus memaparkan bahwa Pemkab Kendal akan membangun empat portal air baru. Infrastruktur ini berfungsi mengendalikan debit air saat intensitas hujan tinggi.
Selain itu, rekayasa infrastruktur juga akan dilakukan pada akses penghubung antar-kecamatan.
“Pemkab juga merencanakan peninggian jembatan penghubung Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, dengan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, guna memperlancar aliran air di bawahnya,” jelas Agus.
Sementara itu, prioritas DPUPR Jateng di Kali Bodri adalah pembangunan tanggul darurat. Hal ini sangat mendesak mengingat trauma warga akibat jebolnya tanggul beberapa waktu lalu yang memicu banjir setinggi dua meter dan merendam ribuan rumah.
Usulkan Perbaikan Permanen Kali Kuto
Di luar dua sungai tersebut, Pemkab Kendal juga menaruh perhatian pada kondisi kritis Tanggul Kali Kuto. Mengingat perbaikannya membutuhkan anggaran besar, pemerintah daerah akan menempuh jalur administratif ke tingkat provinsi.
“Pemkab Kendal akan segera mengajukan proposal penanganan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar masuk dalam program prioritas,” tambahnya.
Melalui skema gotong royong antar-instansi ini, Agus berharap proses mitigasi bencana dapat berjalan lebih cepat. Tujuannya tak lain untuk meredam kecemasan masyarakat yang masih trauma akan bayang-bayang banjir besar. (ags/iza)
