Demak  

Progres Pembangunan Koperasi Merah Putih di Demak Belum Merata, Ini Kendalanya

Komandan Kodim 0716/Demak Dony Romansyah bersama jajarannya saat meninjau langsung progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
LIHAT: Komandan Kodim 0716/Demak, Dony Romansyah bersama jajaran lain sedang meninjau progres Koperasi Desa Merah Putih di Demak. (ADAM NAUFALDO/JOGLO JATENG)

DEMAK, Joglo Jateng – Pembangunan Koperasi Merah Putih di Demak atau KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) saat ini terus berjalan, meski capaian pengerjaannya di lapangan belum merata. Program strategis ini digadang-gadang mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru yang krusial bagi kelangsungan hidup warga di tingkat desa.

Komandan Kodim 0716/Demak, Dony Romansyah, mengungkapkan bahwa dari total 161 titik pembangunan, baru 53 titik yang sukses diselesaikan hingga 100 persen.

Sisa proyek lainnya masih berada pada tahap pengerjaan dengan tingkat kemajuan yang bervariasi. Hal ini ditengarai oleh ketidaksamaan waktu pelaksanaan awal di masing-masing desa.

“Pelaksanaan di lapangan tidak dimulai secara bersamaan, sehingga progresnya juga berbeda-beda,” ujar Dony.

Terkendala Persetujuan Lahan

Secara umum, realisasi progres pembangunan fasilitas ekonomi masyarakat tersebut dinilai belum optimal. Salah satu hambatan utama yang mengganjal laju proyek adalah proses penyiapan administrasi lahan yang harus menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat.

“Kalau lahannya sudah clear dan mendapat persetujuan, pembangunan bisa langsung dikerjakan dengan lebih cepat,” jelasnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada lambatnya akselerasi pembangunan secara keseluruhan. Hal ini menuntut sinergi ekstra antara pemerintah daerah dan aparatur desa guna mengurai kebuntuan.

Kepala desa serta perangkat kelurahan didorong untuk lebih proaktif menjemput bola demi memastikan kesiapan lahannya masing-masing.

“Peran aktif dari pemerintah desa sangat penting, khususnya dalam mempercepat proses administrasi dan penyiapan lahan,” tegas Dony.

Kehadiran program ini diharapkan bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan menjadi pijakan kuat untuk mendongkrak kesejahteraan desa dan mendorong kemandirian ekonomi lokal yang dikelola secara profesional. (adm/ree/rds)