Ia mengakui berbagai unggahan yang beredar di media sosial, termasuk narasi “Kendal Nggebal” dan gambar hasil edit yang menampilkan dirinya bersama Bupati Kendal seolah-olah bersimbah lumpur, menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Di era saat ini, kontrol media sosial menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja bagi kami di pemerintahan,” ujarnya.
Benny juga menegaskan, penanganan persoalan tambang tidak hanya berfokus pada aktivitas penambangan semata. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga akan melakukan pengawasan terhadap aspek legalitas, pemanfaatan lahan, serta aktivitas transportasi hasil tambang.
Sementara itu, Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar mengatakan rapat lintas sektoral menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan tambang galian C harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, penanganan akan dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir agar penyelesaian berbagai persoalan pertambangan dapat berjalan lebih efektif.
“Permasalahan tambang galian C akan menjadi tanggung jawab bersama. Para stakeholder akan secara terpadu menyelesaikan berbagai persoalan dari hulu sampai hilir, sehingga tidak ada lagi penyelesaian yang dilakukan secara parsial,” ujarnya.
Kapolres berharap pengaktifan kembali Satgas MBLB dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kendal. (ags)
