JEPARA, Joglo Jateng – Upaya memutus mata rantai paham radikalisme di lingkungan pesantren eks Jamaah Islamiyah (JI) tidak hanya dilakukan pemerintah melalui pembinaan wawasan kebangsaan. Namun, kemandirian santri dan penguatan ekosistem pesantren juga menjadi perhatian.
Hal itu dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, yang melakukan pembinaan di Pondok Pesantren Al Muttaqin Jepara pada 10-17 Agustus 2026.
Kepala BNPT, Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono menyampaikan, pembinaan tersebut merupakan tindak lanjut dari deklarasi pembubaran JI. Pesantren Al Muttaqin menjadi salah satu sasaran karena sebelumnya memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.
“Ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi eks JI. Kenapa di pesantren ini? Karena pesantren ini dulu terafiliasi dengan JI,” kata Eddy usai menghadiri seminar dan peningkatan kemampuan santri Al Muttaqin Jepara, Rabu (12/8/2026).
Menurut Eddy, deklarasi pembubaran JI tidak boleh berhenti pada pernyataan semata. Perubahan juga harus terlihat dalam kehidupan pesantren, termasuk dari sisi pendidikan, pola pikir, hingga kemandirian para santri. Karena itu, BNPT menggandeng berbagai pihak dalam proses pembinaan. Mulai dari Densus 88, pemerintah daerah, kementerian, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Kami berkolaborasi memberikan keterampilan kepada santri pondok ini. Harapannya ke depan membuat sistem ekonomi di pesantren ini, sehingga santri punya bekal,” ujarnya.
Eddy menilai, penguatan ekonomi penting agar pesantren memiliki kehidupan yang lebih mandiri. Dengan begitu, pembinaan tidak hanya berbicara mengenai pemahaman keagamaan dan kebangsaan, tetapi juga memberikan bekal yang bisa digunakan santri setelah menyelesaikan pendidikan.
Di sisi lain, BNPT ingin memastikan lingkungan pesantren benar-benar terbebas dari intoleransi, ekstremisme berbasis kekerasan, dan terorisme.
“Harapannya pondok pesantren ini terhindar dari paham intoleransi, terorisme, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” jelasnya.
Eddy menyebut, tantangan pencegahan ekstremisme saat ini semakin berkembang. Penyebaran paham tidak lagi terbatas melalui pertemuan tatap muka maupun jaringan tertutup, tetapi dapat menyasar masyarakat melalui ruang digital. Media sosial hingga permainan daring (online), kata dia, bisa menjadi ruang baru yang dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda maupun melakukan perekrutan.
Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo menyatakan, Pemkab Jepara siap mendukung pengembangan Pondok Pesantren Al Muttaqin, terutama untuk kebutuhan sarana prasarana dan pelatihan.
“Terkait sarana prasarana yang dibutuhkan, segera diajukan. Kita siap mendukung supaya lebih baik lagi,” terang bupati.
Ia mengaku, masih melihat sejumlah fasilitas pesantren yang perlu mendapat perhatian. Dukungan pemerintah daerah, menurutnya, dapat disinergikan dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan para santri.
“Tadi saya lihat belum ada yang dicat atau perlu ruangan. Selain sarana prasarana, kebutuhan pelatihan juga bisa kita dukung. Bisa kita sinergikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Bupati menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pembinaan pesantren eks JI di Jepara. Menurutnya, pencegahan radikalisme membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah.
“Kami bangga diperhatikan pemerintah pusat untuk mencegah radikalisme di Jepara,” ujarnya. (oka/gih/rds)
