SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong pemerintah untuk membangun rumah susun (rusun) layak huni di kawasan strategis. Upaya tersebut dilakukan guna mengatasi backlog perumahan di Kota Lumpia.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini inayati mengatakan, bahwa saat ini Kota Semarang tengah menghadapi tantangan besar dalam penyediaan hunian bagi warganya, dengan perkiraan backlog perumahan mencapai 624.906 unit hingga tahun 2045.
“Solusi utama untuk mengatasi backlog adalah dengan memanfaatkan kawasan segitiga emas, seperti Jalan Pemuda, Imam Bonjol, dan Gajah Mada, sebagai lokasi pembangunan rusun yang dikelola oleh pemerintah,” ucapnya saat dikonfirmasi Joglo Jateng, Selasa (25/2/25).
Lebih lanjut, ia menerangkan, konsep rusun yang masih diusulkan ini bukan sekedar hunian bertingkat, melainkan bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas memadai. Seperti taman, tempat penitipan anak, sekolah, pengolahan sampah, dan sistem sanitasi yang baik. Dengan demikian, rusun ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan setara apartemen, namun dengan harga yang terjangkau.
“Selain itu, pemerintah dapat menerapkan konsep land banking, yaitu membeli dan mengelola tanah di kawasan strategis untuk kepentingan pembangunan perumahan rakyat,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan praktik di negara-negara maju, di mana tanah lebih banyak dikuasai oleh negara daripada pihak swasta. Sehingga, bangunan ini dapat digunakan untuk perencanaan jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Selain itu, pembangunan hunian terjangkau juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar daerah, khususnya dengan Kabupaten Kendal dan Demak.
“Melalui skema bantuan keuangan lintas daerah, pemerintah kota dapat membangun perumahan di wilayah yang masih memiliki lahan luas, dengan syarat utama bahwa hunian tersebut diperuntukkan bagi warga ber-KTP Semarang,” katanya.
Dengan adanya kerja sama ini, kata Dini, pembangunan rusun layak huni ini dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah mitra. “Dengan kombinasi strategi land banking, pembangunan rusun di lokasi strategis, serta kerja sama lintas daerah,” ujarnya.
Dirinya berharap, dengan adanya usulan pembangunan rusun layak huni ini, backlog perumahan di Kota Semarang dapat tertangani dengan lebih efektif. “Harapannya pemerintah kota segera mengambil langkah konkret agar setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan nyaman,” harapnya. (int/gih)
