SEMARANG, Joglo Jateng – Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah terus menunjukkan progres positif. Per 31 Mei 2025, cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 98,68 persen. Meski demikian, tingkat keaktifan peserta yang baru berada di kisaran 74–75 persen masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Hal itu disampaikan Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Rabu (3/9/2025).
“Harapan kami, keaktifan peserta bisa terus naik hingga mencapai 80 persen pada akhir tahun 2025,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut membahas tiga aspek utama sistem kesehatan nasional: kepesertaan, penerimaan iuran, dan pelayanan kesehatan.
Yessi menyebut, dukungan pemerintah dan badan usaha sudah berjalan, khususnya untuk meningkatkan kepesertaan kelompok informal. Sementara untuk aspek penerimaan iuran, kabupaten/kota dinilai telah menyediakan anggaran yang cukup sehingga yang perlu dilakukan adalah memastikan pembayaran rutin.
Dari sisi pelayanan, penyediaan fasilitas kesehatan di tingkat pertama hingga rujukan sudah tersedia di seluruh kabupaten/kota. Namun, penambahan fasilitas akan disesuaikan dengan jumlah peserta aktif di masing-masing wilayah.
“Tadi arahan dari Gubernur adalah melakukan sosialisasi bersama hingga tingkat kabupaten/kota. Harapannya masyarakat yang mampu dapat mendaftar dan membayar iuran tepat waktu,” kata Yessi.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya jaminan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Prioritas kita adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai ada warga yang tidak tercover BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yunita Dyah Suminar menambahkan, pemetaan data peserta akan terus dilakukan agar tidak ada warga yang jauh dari layanan kesehatan. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) sudah dijamin melalui anggaran pemerintah, sedangkan peserta non-PBI perlu terus didorong agar rutin membayar iuran. (hms/rds)
