23 Kecamatan di Jateng Ternyata Belum Punya SMA/SMK Negeri, Mana Saja?

RESPONS: Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sunarto saat ditemui di Semarang, belum lama ini. (HAFIFAH NUR CHASANAH/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Sebanyak 23 kecamatan di Jawa Tengah sampai saat ini belum memiliki SMA maupun SMK negeri. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah masih masuk kategori blank spot layanan pendidikan tingkat menengah.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sunarto mengatakan, daerah blank spot sekolah itu tersebar di 11 kabupaten. Di antaranya, Kecamatan Jatiyoso di Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Pancur di Kabupaten Rembang, Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Poncowarno di Kabupaten Kebumen, serta Kecamatan Pagedongan dan Madukara di Kabupaten Banjarnegara.

“Pembangunan unit sekolah baru itu Pak Gubernur berkomitmen di situ. Maka kami dorong kabupaten/kota menyediakan tanah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, apabila pemerintah daerah setempat telah menyediakan lahan, pihaknya yang akan melakukan pembangunan. “Kalau tanah sudah disediakan, kami membangun sekolahnya dan menyediakan tenaga gurunya,” tambahnya.

Sunarto menjelaskan, keterbatasan sekolah negeri membuat sebagian siswa harus bersekolah ke kecamatan lain untuk mendapatkan akses pendidikan gratis. Sementara, sebagian lainnya memilih sekolah swasta dengan biaya mandiri karena lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal.

Menurutnya, Pemprov Jateng sebenarnya siap membangun Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah blank spot. Salah satu pembangunan yang telah berjalan yakni SMAN Kemalang di Kabupaten Klaten yang dibangun melalui APBD Jawa Tengah 2025 dan siap membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027.

“Saat ini SMAN Kemalang sudah jadi karena dibangun lewat APBD Jawa Tengah 2025. Maka 2026 izin operasional sudah terbit,” katanya.

Selain pembangunan sekolah negeri baru, Pemprov Jateng juga menggandeng sekolah swasta melalui Program Sekolah Kemitraan. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu dari keluarga kategori Desil 1 hingga Desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Saat ini terdapat 139 SMA dan SMK swasta yang tergabung dalam program tersebut dengan total daya tampung mencapai 5.004 kursi. “Kita ada 139 sekolah tingkat SMA dan SMK yang melaksanakan program tersebut,” tandasnya. (hfh/iza/rds)