KUDUS – Pelayanan di desa, menjadi hal yang penting dalam mewujudkan tata birokrasi yang baik. Hal itu, tampaknya dipahami betul oleh Plt. Bupati Kudus Hartopo. Dengan meluncurkan program “Ngantor di Desa” diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Program tersebut, ditujukan untuk memastikan kantor kelurahan memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat setempat. Selain itu, ia juga ingin melihat kinerja pegawai kelurahan saat tidak diawasi.
Teknisnya, bupati mendatangi kantor desa secara mendadak tanpa melakukan koordinasi dengan pegawai setempat terlebih dahulu. Dengan begitu, ia bisa melihat secara langsung kondisi kantor desa yang ia datangi. “Memang sengaja tidak kasih tahu pak kades. Ini semua dadakan dan tanpa protokoler,” katanya.
Belum lama ini, Hartopo bersama jajarannya mendatangi Balai Desa Gondangmanis. Ia mendapati kantor tampak sepi dan baru ada tiga perangkat desa yang hadir. Meski, total perangkat desa Gondangmanis sebanyak 15 orang. Sontak, Plt. Bupati menanyakan keberadaan perangkat desa yang belum hadir.
Para perangkat yang telah hadir mengaku tak tahu menahu keberadaan rekan kerjanya. “Yang lain kemana (perangkat desa-red) ? . Sudah jam segini masih banyak yang belum masuk kantor. Ini jelas merugikan masyarakat,” katanya.
Hartopo ingin memastikan pelayanan di desa benar-benar berkualitas, cepat, dan mudah. Ia mengingatkan, pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan dan dilayani dengan seramah mungkin.
Plt. Bupati juga mengunjungi Balai Desa Hadipolo setelah mendapatkan laporan masyarakat setempat yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Hadipolo. Maka dari itu, ia langsung meminta agar kepala desa dan jajarannya melayani masyarakat dengan maksimal dan berkualitas.
”Ya, saya ini kan dapat laporan masyarakat lewat media sosial. Banyak yang kurang puas dengan pelayanan di sini. Maka, saya pagi ini datang di Hadipolo,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa Hadipolo Sulaeman Slamet mengaku, kaget atas kedatangan orang nomor satu di Kudus di kantornya. Ia akan menjalankan arahan Plt. Bupati Kudus sebagai bahan introspeksi dan evaluasi terkait kedisiplinan perangkatnya. “Kedatangan pak bupati ini, jadi cambuk bagi saya. Ke depan, hal seperti ini tidak akan terjadi,” jelasnya.
Diharapkan dengan adanya program ini, para petugas di kantor desa atau kelurahan dapat menjadi lebih baik. Sehingga masyarakat tidak kesusahan jika hendak mengurus suatu berkas. (akh)
