Soal Wisata Pesisir, Butuh Aksi Nyata Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti
FOTO BERSAMA: Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti (kanan) bersama narasumber lain usai dialog “Budaya Pesisir dan Pariwisata Jawa Tengah”, Senin (30/11). (HUMAS/ JOGLO JATENG)

SEMARANG – Dalam dunia produksi, Indonesia kalah dari negara-negara lain. Banyak sumber daya alam Indonesia yang dikuasai asing. Mulai dari pertanian, baja, batu bara, maupun mineral lainnya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti dalam Dialog Parlemen dengan tema “Budaya Pesisir dan Pariwisata Jawa Tengah” di salah satu hotel di Semarang, Senin (30/11). Dialog tersebut diinisiasi oleh DPRD Jateng bekerja sama dengan jurusan Magister Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip dan ikatan alumni FIB.

“Semuanya rata-rata dikuasai oleh negara lain. Cuma pariwisata yang kita miliki sepenuhnya, itupun masih jarang disentuh oleh pemerintah,” ujar Agustina.

Menurut perempuan yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni FIB Undip itu, pariwisata di Indonesia mulai diperhatikan pada masa pemerintahan Jokowi di periode pertama akhir. Beberapa pariwisata mulai dibenahi untuk menunjang perekonomian nasional.

“Pariwisata ini peluangnya besar, harus dipikirkan lebih lanjut dan matang,” katanya.

Agustina menegaskan bahwa konservasi pariwisata pesisir butuh aksi nyata pemerintah dan masyarakat setempat. Sebab, pesisir berkaitan erat dengan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada disekitarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Dosen Pascasarjana Susastra Undip, Dr Muhammad Abdullah dan Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman. Acara diikuti oleh 50 peserta, perwakilan dari mahasiswa, seniman dan budayawan, akademisi, tokoh masyarakat, wartawan, dan peserta umum.

Acara yang tersebut diadakan dengan tujuan mengetahui potensi budaya pesisir yang bisa dijadikan program untuk meningkatkan keragaman objek pariwisata di Jawa Tengah. Selain itu, dialog parlemen dimaksudkan untuk mengumpulkan masukan kepada DPRD Jateng guna perbaikan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan pariwisata di Jawa Tengah. (cr2/gih)