DPRD Dukung Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

  • Bagikan
Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet
RESMI : Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet, saat menandatangani pakta integritas dalam rangka pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK di Mapolres Demak, Senin (22/2). (AJI YOGA / JOGLO JATENG)

DEMAK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Demak, Sri Fahruddin Bisri Slamet menyambut baik upaya Polres Demak untuk mewujudkan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) di Mapolres Demak, Senin (22/2). Pencanangan tersebut  dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Demak, melalui pelayanan yang profesional, bersih, bebas dari pungutan liar (pungli).

“Ini tekad yang luar biasa. Sudah niat Insya Allah akan tumbuh kemauan dan semangat untuk mewujudkan semua ini,” kata Slamet.

Wali Kota Semarang

Menurutnya, pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi. Yakni, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.

Kepala Polres Demak, AKBP Andhika Bayu Adhitama mengatakan, pencanangan pembagunan zona integritas ini merupakan upaya penting dalam mencerminkan tekad dan komitmen untuk menjadikan Polres Demak menjadi zona yang berintegritas. Sehingga, menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu. Relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya menjadi modal utama keberhasilan tersebut.

Baca juga:  Masyarakat Diminta Lapor jika Temukan Korupsi

“Kami mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK,” tuturnya.

Sementara itu, Irwasda Polda Jateng, Kombes Pol Mashudi menjelaskan, pencanangan ini merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurutnya, reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik, dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap. Harapannya, mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan. Sehingga dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Untuk mewujudkan ini, butuh komitmen bersama yang kuat. Semoga tahun ini Polres Demak dapat meraih predikat WBK dengan didasari pencapaian penilaian dari masyarakat,” ujarnya. (cr3/gih)

Pemalang
  • Bagikan