Bupati Batang Pastikan Aspirasi Nelayan sampai ke Presiden

RAMAH: Bupati Batang Wihaji berfoto bersama PLS dan HNSI usai audiensi di Kantor Kabupaten Batang, Kamis (30/9) (30/09). Insert: Bupati saat menerima audiensi HNSI terkait kenaikan PNBP dan PHP di kantor Bupati Batang, (SOFIA/JOGLO JATENG)

BATANG, Joglo Jateng – Dalam rangka menanggapi serangkaian aksi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP), nelayan melakukan audiensi dengan Bupati Batang, Kamis (30/09). Audiensi dilaksanakan di Kantor Bupati Batang dan dihadiri oleh Kapolres, Dandim, serta para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayanan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Paguyuban Laut Sehat (PLS).

Bupati Batang Wihaji menyampaikan, bahwa pihaknya menerima aspirasi para nelayan. Selanjutnya Pemkab Batang akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden, DPR RI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP).

“Saya selaku kepala daerah, aspirasi ini akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Ketua DPR RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Khususnya KKP karena ini sifatnya peraturan pemerintah (PP)” jelasnya.

Ia menambahkan, audiensi ini tidak hanya berbentuk protes. Namun juga harapannya dapat menemukan solusi yang baik untuk pemerintah dan para nelayan. Karena pada dasarnya, nelayan Batang tidak menolak adanya kenaikan PNBP, hanya saja keberatan dengan presentase kenaikan yang mencapai ratusan persen yang menurut para nelayan itu tidak rasional.

“Tadi dalam diskusi, kalo naiknya 50 persen ya masih masuk akal. Ada yang bilang pak kalo 100 persen pun masih masuk. Tapi kalo 300-400 persen keberatan,” terangnya.

Wihaji mengapresiasi, ia mengucapkan terima kasih kepada nelayan yang sudah menyampaikan aspirasi dengan baik dan sesuai prosedur. Ia juga meminta warga Batang untuk bersabar menunggu proses penyampaian aspirasi tersebut kepada pimpinan.

Dari hasil diskusi tersebut, Ketua DPC HSNI  Batang Teguh Tarmujo mengatakan, bahwa nelayan sepakat jika kenaikan PNBP sebesar 50 hingga 100 persen. Selanjutnya pihaknya  akan menunggu penyampaian aspirasi yang dilakukan Bupati kepada pimpinan pusat.

“Kita tunggu supaya Pak Bupati betul-betul menyampaikan ini ke Pak Presiden. Dan harapannya segera ada revisi. Kita sangat percaya dengan kapasitas beliau sebagai kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat,” tegasnya. (cr1/all)