KOTA TEGAL, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027.
Langkah ini dilakukan melalui pelaksanaan Rembuk Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Wilayah Pembangunan (WP) Bregasmalang dan Petanglong yang digelar di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan.
Mengusung tema “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”, forum tersebut dihadiri para kepala daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Jawa Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara kolaboratif dengan memanfaatkan potensi unggulan masing-masing wilayah.
Menurutnya, sektor pariwisata dan ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pariwisata dan ekonomi syariah bukan hanya menjadi sektor pendukung, tetapi harus kita dorong menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi yang dimiliki wilayah Bregasmalang dan Petanglong sangat besar,” terang Ahmad Luthfi.
“Mulai dari wisata alam, budaya, kuliner, hingga pengembangan industri halal yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah,” imbuhnya.
Gubernur menjelaskan, kondisi ekonomi Jawa Tengah saat ini menunjukkan tren positif. Pada triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Di saat yang sama, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,39 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,24 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Ahmad Luthfi, tema pembangunan Tahun 2027 dipilih karena sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah.
Arah pembangunan tersebut menekankan peningkatan daya saing ekonomi berbasis lingkungan, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berintegritas.
Ia juga menyoroti perkembangan sektor pariwisata Jawa Tengah yang terus menunjukkan peningkatan.
Data Pemprov Jateng mencatat jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 46,6 juta orang pada 2022, menjadi 74,4 juta orang pada 2025, atau tumbuh hampir 60 persen. Kondisi ini menjadi bukti bahwa Jawa Tengah semakin diminati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, mengatakan bahwa Rembuk Pembangunan merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Melalui forum tersebut, berbagai usulan dan kebutuhan pembangunan dari daerah dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi.
“Rembuk pembangunan menjadi ruang untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Yusmanto.
“Aspirasi dari kabupaten dan kota kami integrasikan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi sehingga target pembangunan tahun 2027 dapat dicapai secara efektif,” jelasnya.
Yusmanto menuturkan bahwa wilayah Bregasmalang dan Petanglong memiliki sejumlah target strategis pada 2027.
Target tersebut antara lain peningkatan kunjungan wisatawan hingga 7,12 juta orang, pencanangan 160 desa wisata baru, serta peningkatan jumlah produk bersertifikat halal hingga lebih dari 82 ribu produk.
Hal ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pariwisata dan ekonomi syariah di kawasan Pantura Barat Jawa Tengah.
Selain itu, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan berbagai program pendukung, seperti pelatihan content creator desa wisata, bimbingan teknis tata kelola desa wisata, dan penguatan infrastruktur digital di kawasan wisata.
Pihaknya juga memberikan fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Di sektor ekonomi syariah, dukungan diberikan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap di sejumlah lembaga pendidikan berbasis keagamaan di wilayah Pekalongan dan Batang.
Yusmanto menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
Oleh karena itu, semangat kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan Jawa Tengah yang lebih maju dan berkelanjutan.
“Melalui Rembuk Pembangunan 2026 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan arah dalam merancang pembangunan tahun 2027,” kata Yusmanto.
“Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Tengah,” pungkasnya. (all/rds)
