SEMARANG, Joglo Jateng – Sejumlah sekolah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen pada Senin (3/1). Namun masih ada yang belum menerapkan PTM 100 persen. Salah satunya di Kabupaten Pati.
Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Suyanta mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan wilayah itu. Pihaknya m,enghargai keputasan daerah.
“Di Jawa Tengah, satu kabupaten belum menjalankan PTM terbatas itu Pati. Kami sudah kordinasi cabang dinas wilayah tiga, pelaksanaan PTM terbatas (Pati) minggu ke tiga Januari. Kami menghargai itu, karena itu juga rangka pengendalian Covid,” katanya Selasa (4/1).
Saat ditanya terkait kesiapan PTM di kabupaten atau kota lainnya, ia menyatakan bahwa sekolah di jenjang pendidikan SMA SMK di Jateng siap melaksanakan PTM. Meskipun siap, pihaknya mengembalikan pada masing-masing pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya perlu menerapkan PTM atau tidak.
“Untuk di Jateng, lihat kemampuan sekolah, jika hanya hanya 50 persen ya boleh 50 persen menjalankanya. Jadi meskipun Menteri mengatakan 100 persen tidak harus 100 persen,” terangnya.
Di sisi lain, Suyanta menjelaskan, target vaksinasi anak hingga tenaga pendidikan di Jateng sudah mencapai 100 persen. Meskipun masih menyisahkan yang komorbit.
Di samping itu, meski sudah berjalan PTM 100 persen, ia tidak memaksakan orang tua siswa untuk menyetujui atau tidak terkait pelaksanaan PTM. “Saya kembalikan kepada orang tua siswa untuk mengizinkan atau tidak anaknya ikut PTM,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk tidak terburu-buru menerapkan PTM di beberapa daerah dengan kapasitas 100 persen.
Seharusnya, kata dia, pemerintah tetap memberlakukan PTM secara blended learning atau kapasitas 50 persen siswa. Pasalnya, kasus Covid-19 di Indonesia khususnya Jawa Tengah belum kunjung selesai.
“Target boleh karena melihat sutuasi dan kondisi. Namun harus melihat bagaimana tingkat protokol kesehatan masyarakat, tingkat kasus Covid-19, dan tingkat jumlah vaksin yang ada di daerah. Sehingga enggak bisa disamaratakan, ada daerah yang siap, ada yang belum. Jika ketingkatan vaksinasi anak dan lansia tinggi, menurut saya berani-berani saja melakukan PTM 100 persen,” kata Abdul Hamid.
Meski ia secara prinsip setuju adanya PTM 100 persen, namun harus ada tahapan tidak langsung menerapkan kuota 100 persen itu. Artinya, pemerintah maupun pihak sekolah harus menerapkan tahapan 50 persen terlebih dahulu.
“Saya setuju aja terkait PTM 100 persen. Seyogyanya harus ada tahapan yang dilalui, artinya tidak serta-merta awal tahun ini langsung 100 persen. Kecuali wabah Covid-19 sudah benar-benar tidak ada, saran saya ya kuota 50 persen dulu,” ujarnya.
Abdul Hamid menuturkan bahwa kuota 50 persen bisa melihat tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di sekolah. Jika sudah siap, kata dia, pihak yang berwewenang harus memberikan ketentuan bersama agar bisa ditaati. (dik/gih)
