SEMARANG, Joglo Jateng – Pengamat Kebijakan Pemerintah Universitas Diponegoro (Undip), Dzunuwanus Ghulam Manar mendukung soal keputusan Pemerintah Kota (Pemkot ) Semarang terkait pembelajaran tatap muka (PTM). Yakni dihentikan dan dialihkan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai hari ini, Senin (7/2).
Ia menilai, perubahan kebijakan di tengah pandemi adalah hal wajar. Sebab, kasus Covid-19 masih naik turun. Artinya, situasi itu tidak bisa langsung selesai.
“Sampai Februari 2022, kondisinya kan fluktuatif. Artinya, ketika terjadi angka infeksi bahkan angka kematian yang tinggi, pemerintah berusaha melakukan kebijakan yang moderat,” kata Ghulam, sapaan akarabnya, Minggu (6/2).
Menurutnya, kebijakan moderat yang paling pas saat ini yaitu dengan cara memberikan solusi yang berada di tengah. Misalnya, karena ada kondisi yang sangat ekstrem, harus memberlakukan lockdown. Namun ada pula yang tidak ketat sama sekali.
“Dari sinilah, selain masalah kesehatan, pandemi ini berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi. Maka pemerintah bisa melakukan pengetatan atau pelonggaran. Ketika saat ini ternyata anak usia sekolah juga bisa terinfeksi, langkah yang paling bijak adalah menghentikan PTM sementara untuk kembali ke pembelajaran daring,” jelasnya.
Ghulam menuturkan, berdasarkan kajiannya bahwa Indonesia tidak mungkin memberlakukan lockdown. Pasalnya, masih ada pertimbangan sosial ekonomi dinilai berharga.
Menurutnya, Pemkot Semarang yang mengumumkan tentang pemberhentian PTM telah sesuai dengan perkembangan penularan pada masing-masing wilayah.
“Seperti yang kita tahu, Kota Semarang lebih cepat menuju PPKM level 1 dibandingkan kabupaten/kota yang lain. Jadi ada progress yang bagus kan. Ketika pandemi ini belum berakhir, infeksinya meningkat lagi dan ada varian baru, tidak ada pilihan lain,” ucapnya.
Pastinya, kata Ghulam, setiap keputusan kebijakan pemerintah sudah dipertimbangkan. Apalagi membahas pandemi, ukurannya adalah angka infeksi dan angka kematian. Namun jika kasus meningkat harus menerapkan pengetatan.
“Apakah semuanya happy? Tidak. Semuanya pasti tidak happy. Karena sebelumnya pemberlakuan daring cukup lama, kemudian beberapa waktu ini ada kesempatan luring. Sekarang harus daring lagi,” ujar dosen Ilmu Pemerintah itu.
Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama yang dilakukan semua elemen masyarakat untuk menghindari kerugian yang lebih besar. “Kerugian yang lebih besar itu terkait dengan angka infeksi, pelayanan kesehatan, hingga fasilitas intensif yang jumlahnya saat ini sangat terbatas,” tuturnya.
Di sisi lain, perkembangan virus itu tidak bisa diduga oleh ilmu pengetahuan. Bahkan bisa jadi ada varian baru yang belum terdeteksi. “Kita belum ada ilmuwan yang secara komprehensif menemukan formula untuk menangani pandemi ini,” imbuhnya. (dik/gih)
