JAKARTA, Joglo Jateng – Beberapa persoalan mendasar dalam pendidikan kejuruan di tanah air perlu menjadi perhatian bersama. Hal itu guna memastikan terciptanya sumber daya manusia unggul dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Beberapa hal mendasar dalam pendidikan kejuruan di tanah air juga perlu menjadi perhatian bersama,” kata Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pada acara Pelatihan Vokasi Untuk Indonesia Maju di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (22/3).
Wapres menyampaikan, ada beberapa persoalan mendasar dalam pendidikan kejuruan. Di antaranya daya serap industri yang tidak sesuai dengan jumlah lulusan SMK dan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, tambahnya, adanya daerah yang belum memiliki peta industri sehingga program keahlian sekolah menengah kejuruan (SMK) belum sesuai dengan kebutuhan industri. Serta penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
“Saya menilai keberadaan BLK (Balai Latihan Kerja) perlu terus diperluas. Kementerian tenaga kerja agar mempercepat program transformasi BLK dengan membangun satu provinsi satu unit pelaksana teknis pusat atau UPTP. Sehingga pembinaan dan pelatihan berjenjang dapat dilakukan ke UPT daerah dan BLK komunitas binaannya,” paparnya.
Saat ini, ia menuturkan, baru terdapat 21 BLK UPTP yang tersebar di 16 provinsi. Sehingga perlu didorong sinergi Kemenaker dengan pemda termasuk dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung realisasi BLK UPTP. Baik dari sisi kuantitas dan juga kualitasnya.
Pihaknya berharap, BLK UPTP yang mulai bertransformasi menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dapat hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga tenaga kerja Indonesia bukan hanya mampu bekerja di perusahaan namun juga bisa membangun usaha sendiri dengan pelatihan yang diperoleh.
Sementara itu, ia juga menekankan, dengan transformasi itu diharapkan menjadi terobosan baru. Dengan demikian, sudah mulai dilakukan dan harus semakin nampak dalam program penyelenggaraan pelatihan yang diberikan.(ara/ziz)
