KUDUS, Joglo Jateng – Sebanyak 25 Kepala Keluarga di RT 04 RW 03 Desa Klumpit menerima distribusi air. Penyaluran ini dilakukan PMI Kudus usai mendapat laporan dari Pemdes Klumpit, Rabu, (25/10).
Sekretaris Desa Klumpit, Amanda Oktaviani, mengatakan, sebanyak 5000 liter air didistribukan. Menurut dia, PMI Kudus fast respon dalam menerima laporan dari desa Klumpit.
“Awalnya kita mengajukan di polres. Tapi kendalanya pada kapasitas dan ukuran kendaraan yang tidak bisa masuk gang. Lalu ada rekomendasi ke PMI Kudus,” katanya saat meninjau lokasi dropping.
Pasalnya, menurut keterangan Amanda, ada warga di RT 03 RW 03 dan di RT 04 RW 03 yang masih menggunakan sumur, bukan PAM atau PDAM. Sehingga, lanjut dia, ketika tiba di musim kemarau panjang mereka terdampak.
“Terkait pembuatan PAMSIMAS memang belum bisa direalisasikan. Sebab ada agenda lain yang perlu diprioritaskan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Markas, PMI Kudus, Arsi, melihat warga antusias menerima air. Perihal keberlanjutan distribusi air, pihaknya akan melaporkan kepada BPBD untuk ditindaklanjuti.
“Jadwal dropping kami pun sudah disetting oleh BPDP. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya dropping yang bertabrakkan,” bebernya.
Dia menambahkan, perihal jumlah liter PMI Kudus menyesuaikan kebetuhan masing-masing daerah. Selama ini, kata dia, per daerah biasanya satu tangki.
“Distribusi sudah kami lakukan 28 Agustus 2023 sampai sekarang. Untuk bulan ini fokus di area Kaliwungu,” tambahnya.
Dampak kemarau panjang dirasakan warga desa Klumpit RT, salah satunya, Suriah (61). Ia sempat mengeluh kekurangan air selama 2 bulan. Padahal, kata dia, air merupakan kebutuhan sehari-hari dan paling utama.
“Ya, untuk nyuci, mandi, dan masak selama ini minta dirumah anak yang beda daerah. Kalau tidak ada air, kami kebingungan. Apalagi, kemarau ini lebih lama dari tahun biasanya,” keluhnya.
Suriah yang masih menggunakan sumur sumber air, mengaku senang mendapat distribusi air. Dirinya pun berharap didropping ini bisa dilakukan secara terus menerus. Tidak hanya sekali.
“Kalau PDAM biayanya mahal. Tidak berani karena ekonomi tidak bisa mencukupi. Katanya dulu ada program PAMSIMAS. Tapi belum ada kabar lagi,” ungkapnya. (cr8/fat)