Disdik Kota Semarang Tanggapi Isu Siswa Dikurung dalam Kelas

Plt Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Kota Semarang, Erwan Rachmat
Plt Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Kota Semarang, Erwan Rachmat. (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Belum lama ini beredar di media sosial seorang wali murid di SD Muhammadiyah 03 Kota Semarang mengeluh lantaran anaknya dikurung di dalam kelas bersama 14 siswa lainnya. Disebutkan, hal itu karena SPP mereka belum dibayarkan.

Menanggapi hal itu, Plt Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, Erwan Rachmat mengatakan bahwa persoalan itu sudah selesai. Kedua belah pihak, antara sekolah dan wali murid tersebut telah damai.

“Saya dapat laporan dari ketua yayasannya katanya sudah diselesaikan,” ucapnya saat dihubungi Joglo Jateng, Rabu (29/11/23).

Baca juga:  UIN Walisongo Semarang Siapkan 720 Kuota untuk Mahasiswa Baru

Menurutnya, instansi pendidikan non profit harus menyediakan pendidikan yang layak. Namun, persoalan biaya itu memerlukan solusi penyelesaian.

“Kalau memang miskin ada hal-hal lain yang bisa kita bantu. Seperti di SMP tidak ada yang namanya sekolah tahan ijazah. Bahkan saya sudah membuat komitmen perjanjian tidak akan menahan ijazah pada kondisi apapun. Artinya tidak ada urusannya dia membayar atau tidak,” ujarnya.

Hal ini, kata dia, menjadi tantangan bagi Disdik Kota Semarang untuk memberikan wadah pendidikan yang berkualitas dan merata. Seperti penambahan sekolah gratis dan sebagainya.

“Kalau di SD negeri tidak mungkin hal ini terjadi. Karena kebanyakan masalah ini di sekolah swasta. Di sekolah negeri tidak ada saya pastikan,” ungkapnya.

Baca juga:  Banjir di Grobogan Rendam 2.662 Rumah dan 56 Hektare Sawah

Sementara itu, Kepala SD Muhammadiyah 03, Nurul Hidayah mengklarifikasi, adanya kabar yang tersebar di sosial media itu merupakan miskomunikasi antara pihak sekolah dan wali murid. Diketahui, wali murid itu sudah diberi win win solution dan permasalahan telah selesai.

“Sebenarnya sudah clear. Kami bukannya menahan atau tidak memberikan izin akan tetapi menunda dengan harapan wali murid datang ke sekolah namun sampai hari H tidak ada. Setelah hari kedua baru datang,” katanya.

Ia melanjutkan, setelah mediasi usai, wali murid itu belum konfirmasi dengan pihak sekolah. Kemudian, ada seseorang mengunggah video yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ada keterlibatan dengan kejadian tersebut.

Baca juga:  Unwahas Siap Cetak Advokat Berintegritas dan Bernilai Aswaja

“Maka terjadilah miskomunikasinya berkaitan dengan dikurung, atau tidak boleh istirahat makan minum itu tidak benar. Karena di CCTV kami sebagai bukti mereka tidak kami kurung kelas dan tidak di kunci dan mereka keluar masuk serta jajan di kantin,” lanjutnya.

Menurutnya, murid yang bermasalah terkait biaya sekolah hanya 3 orang saja. Bukan 14. (cr7/mg4)