Sosialisasikan KKPD, Wujudkan Tata Kelola Keuangan sesuai Aturan

AKRAB: Bupati Pemalang Mansur Hidayat menyerahkan cinderamata kepada Kepala BPKAD Kabupaten Wonogiri Moch. Chozinuddin Holil di acara Sosialisasi KKPD, Kamis (30/11/23). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Pemkab Pemalang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi KKPD di Lingkungan Pemkab Pemalang 2023, di Hotel Winner Pemalang, Kamis (30/11/23). Sosialisasi itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksaan APBD.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, Pemkab Pemalang merencanakan implementasi KKPD ini pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang akan datang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Baca juga:  KASN Minta Klarifikasi soal Pengisian JPTP Diskominfo Pemalang

“Kita laksanakan sosialisasi ini karena untuk mengenalkan kepada seluruh jajaran OPD agar bisa mengenal bagaimana regulasi KKPD. Dengan mengundang Kepala BPKAD Kabupaten Wonogiri untuk berbagi ilmu bersama kita di sini. Semoga apa yang disampaikan, nantinya bisa bermanfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di OPD masing-masing,” ucapnya.

Ia menjelaskan, aturan tersebut adalah payung hukum bagi penggunaan kartu kredit sebagai fasilitas transaksi nontunai pada pelaksanaan belanja APBD. Ini juga menjadi awal transformasi digitalisasi tata kelola keuangan daerah yang sejalan dengan perkembangan zaman.

Baca juga:  Almabes Tuntut Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye

Selain itu, pihaknya berharap KKPD ini bisa mengurangi penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat nakal. Sehingga pada penyerapan anggaran bisa terserap dengan baik untuk pelaksanaan pembangunan di Pemalang.

“Kalau pembayaran digital semua pasti terlihat dan tidak bisa dimanipulasi, jadi pasti bisa meminimalisir oknum yang ingin menyelewengkan dana. Harapannya dana pendapatan asli daerah (PAD) dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan baik untuk program pembangunan di Pemalang,” imbuhnya. (fan/gih)