SLEMAN, Joglo Jogja – Skema bantuan langsung dan bantuan pemberdayaan masyarakat diklaim jadi penyebab turunnya angka kemiskinan di Sleman. Hal itu disampaikan langsung Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Mustadi.
Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi menerangkan, Dinsos memiliki database kemiskinan. Database kemiskinan ini disusun berdasarkan tahapan musyawarah di Padukuhan. Data awal dari Dinsos selanjutnya dilihat tim Padukuhan akan dicocokkan. Mana saja warganya yang masih dalam kategori miskin atau berada dalam kategori mampu.
“Secara umum kemiskinan kita turun. Pada tahun 2022 itu kita sudah 7,74 persen, dulu tahun 2021 kan 8,64 persen,” terang Mustadi di Sleman.
Menurutnya, tren penurunan angka kemiskinan di Sleman dapat dipicu adanya pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tidak hanya diberi bantuan tunai ataupun non-tunai, para KPM diberi pendampingan agar berdaya dan mampu mentas dari kemiskinan.
“Jadi KPM kita itu dilatih, kemudian punya kegiatan ekonomi produktif. Kemudian kita juga berikan bantuan modalnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyontohkan, setelah menggelar pelatihan boga, peserta pelatihan juga diberi suntikan bantuan untuk membeli alat keperluan masaknya. Sehingga tidak hanya mendapat materi dan praktik boga, stimulus usahanya pun diberikan untuk memberi alat.
Pasalnya, duet dua skema ini, skema bantuan langsung dan bantuan pemberdayaan dinilai memicu turunnya angka kemiskinan. Sehingga KPM tidak hanya dapat bantuan untuk mencukupi kebutuhan hariannya namun juga didorong utnuk berdaya lewat sejumlah dengan pemberdayaan.
Di sisi lain skema ini turut terbantu lewat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Mulai normalnya berbagai sektor ekonomi membuat peluang usaha meningkat juga membuka keran lowongan pekerjaan.
“UKM kita juga perkembangannya bagus. Saya kira itu setelah pandemi masyarakatnya semangat. Peluangnya sekarang sudah hampir kembali,” paparnya.
Bahkan, pada Juli lalu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman menilai perhatian terhadap masyarakat miskin tidak dapat dilakukan hanya lewat bantuan yang bersifat materi saja. Pendampingan dan edukasi agar masyarakat miskin termotivasi untuk mandiri secara ekonomi juga perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan.
Menurutnya, apabila bentuk bantuan yang diberikan hanya berwujud bantuan sosial, dikhawatirkan hal ini akan membuat masyarakat ketergantungan tanpa upaya untuk mandiri. “Kalau bantuannya hanya bantuan sosial, masyarakat akan ketergantungan. Maka masyarakat miskin ini harus didampingi agar mandiri secara ekonomi, salah satunya melalui UMKM,” katanya.
Ia mengungkapkan, salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan memperbaiki mental dari masyarakat serta peran aktif dari pemerintah. “Jadi pendampingan terhadap masyarakat miskin perlu dilakukan hingga mereka mampu mandiri secara ekonomi,” demikian kata dia. (bam/all)
