Forum Satu Data Jateng, Tetapkan dan Sepakati Data Prioritas Daerah

PAPARAN: Para narasumber saat menyampaikan materi dalam Forum Satu Data Jawa Tengah 2024 di Hotel Laras Asri, Kota Salatiga, Rabu (29/5/24). (ALLAM MUZHAFFAR HANIF/JOGLO JATENG)

SALATIGA, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Satu Data Jawa Tengah Semester I Tahun 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka penetapan daftar data dan penyepakatan Data Prioritas Daerah Jawa Tengah Tahun 2024, dengan tema “Sinergitas Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Data Tingkat Daerah”.

Forum Satu Data tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas; Direktur PEIPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri; Kepala Badan Pusat Statistik Jateng dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Laras Asri Kota Salatiga, Rabu (29/5).

Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo melalui Plt Kabid Perekonomian Bappeda Jateng Hermawan mengatakan, SDI merupakan program pemerintah terkait tata kelola data pemerintah. Dengan tujuan menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dipakai antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Program tersebut diluncurkan Presiden Joko Widodo melalui penerbitan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pada 12 Juni 2019.

Baca juga:  Pesantren Al-Hikam Malang Jadi Pusat Pembelajaran Learning Society bagi Mahasiswa HKI UIN Salatiga

“Dalam Perpres SDI didefinisikan sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah yang menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk,” terang Hermawan di Kota Salatiga, kemarin.

Hermawan menambahkan, Pemerintah Pusat telah meluncurkan portal SDI pada 23 Desember 2022, dan dapat diakses di laman data.go.id. Adapun portal Satu Data Jawa Tengah sebagai wadah pengumpulan Data Prioritas Daerah Jawa Tengah sudah terintegrasi dengan portal SDI Pusat.

Plt Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Jateng, Hermawan
Plt Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Jateng, Hermawan. (ALLAM MUZHAFFAR HANIF/JOGLO JATENG)

“Forum Satu Data Jawa Tengah ini saya harapkan dapat menghasilkan kesepakatan terkait Data Prioritas Daerah Tahun 2024. Yaitu data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan dalam Portal Satu Data Jawa Tengah di Tahun 2024. Di mana itu terdiri dari data statistik dan data geospasial tematik,” jelasnya.

Baca juga:  Pesantren Al-Hikam Malang Jadi Pusat Pembelajaran Learning Society bagi Mahasiswa HKI UIN Salatiga

Lanjutnya, penetapan daftar data dan penyepakatan data prioritas daerah ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat implementasi kebijakan SDI melalui kesepakatan data prioritas Satu Data Jawa Tengah 2024. Yang mana kebijakan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tak hanya itu, selain mengacu pada Keputusan Menteri PPN/Bappenas tentang Penetapan Data Prioritas Pusat 2024, penetapan Data Prioritas Daerah Jawa Tengah Tahun 2024 juga didasarkan pada RPD Jateng 2024-2026; RKPD; Rancangan Akhir RPJPD 2025-2045; Tujuan pembangunan berkelanjutan; Kebutuhan mendesak berdasarkan kepala daerah; dan Usulan walidata daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

“Melalui forum ini, saya berharap juga terwujud sinergitas SDI dan SIPD dalam Penyelenggaraan Data Tingkat Daerah. Terdapat dualisme terkait data yaitu e-Walidata dari Kemendagri (Bina Bangda, red) dan Satu Data Indonesia (SDI) dari Bappenas. Tujuannya sama-sama dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan. Namun, bagaimana implementasinya di daerah tentu kita membutuhkan arahan dari pemerintah pusat,” paparnya.

Baca juga:  Pesantren Al-Hikam Malang Jadi Pusat Pembelajaran Learning Society bagi Mahasiswa HKI UIN Salatiga

Hermawan menegaskan, salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan SDI adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara instansi pusat dan daerah. Dari aspek kelembagaan, selain peran penting pembina data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI dan menetapkan Standar dan Metadata, juga ditetapkan Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata Pendukung di tingkat daerah.

Perlu dukungan komitmen dan kerja sama untuk Optimalisasi Pemanfaatan Portal Satu Data Jawa Tengah. Sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat

“Hal ini selalu disampaikan dalam setiap pertemuan Forum Satu Data Jawa Tengah, sebagai pengingat kita semua sebagai pelayan publik. Agar melaksanakan tugas lebih serius terkait pengelolaan, pemenuhan dan pemanfaatan data yang merupakan kegiatan dinamis serta berkelanjutan,” tutupnya. (all/abd)