Jatuh Tempo Pembayaran PBBP2 Dimajukan 30 Juni

Kabid Penagihan dan Pengembangan BKAD Sleman, Yudan Nurtrianto
Kabid Penagihan dan Pengembangan BKAD Sleman, Yudan Nurtrianto. (RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLO JOGJA)

SLEMAN, Joglo Jogja – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengajak seluruh masyarakat Bumi Sembada untuk segera melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Lantaran, batas akhir pembayaran dimajukan dari yang sebelumnya 30 September menjadi 30 Juni.

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pengembangan, Badan Keuangan Adan Aset Daerah (BKAD) Sleman Yudan Nurtrianto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, tentang hubungan keuangan pusat dan daerah Yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 59, disebutkan terkait Surat Tagihan Pajak (STP) PBB bahwa pengenaan jatuh tempo adalah enam bulan setelah pengiriman STP PBB.

Baca juga:  Kasus DBD di DIY Melonjak, Upaya Pencegahan Diintensifkan

“Jadi khusus Kabupaten Sleman, kami telah melaksanakan penyampaian STP PBB kepada seluruh 68 kalurahan saat hari pertama masuk kerja 2 Januari. Otomatis jatuh tempo pembayaran menjadi 30 Juni mendatang,” ungkapnya, belum lama ini.

Pengenaan jatuh tempo yang lebih awal ini dikatakan menjadi yang pertama dalam sejarah pembayaran PBB. Karena sejak dahulu, jatuh tempo PBB ini pada 30 September, dan Sleman ini menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang telah menetapkan jatuh tempo lebih awal.

“Saya berharap, masyarakat segera melakukan kewajiban pembayaran PBBPB kali ini, untuk membatu percepatan pembangunan. Selain itu, untuk menghindari sangsi administrasi denda keterlambatan satu persen setiap bulannya,” tegasnya.

Baca juga:  Pemkab Bantul Raih Tiga Penghargaan dari Kemendikbudristek

Yundan menambahkan, dari 17 kapanewon, Pemkab Sleman menargetkan ada 7 kapanewon dapat lunas pembayaran PBBP2 sebelum jatuh tempo. Selain itu, dari 68 kalurahan, ditargetkan 43 kalurahan bisa lunas seratus persen pembayarannya.

“Sampai saat ini baru ada Kapenewon Cangkringan dan 13 kalurahan yang telah lunas seratus persen dalam PBBP2. Jika target kita meleset, mungkin karena masifnya sosialisasi yang kurang, dan banyak masyarakat yang belum tahu terkait majunya jatuh tempo pada 30 Juni mendatang,” pungkasnya. (riz/abd)