SEMARANG, Joglo Jateng – Pengusaha berharap di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan yang ramah investasi. Tujuannya tak lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
“Kita harapkan Pak Prabowo ini akan mengeluarkan peraturan yang ramah investasi untuk mendukung peningkatan investasi,” jelas Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi, Selasa (22/10/24).
Sebagai pengusaha dan warga negara yang baik, Frans Kongi pun menyambut baik pemimpin baru ini. Terlebih, Presiden 2024-2029 Prabowo kata dia memiliki target pertumbuhan ekonomi 8 persen setiap tahunnya.
“Kita optimis Pak Prabowo akan meneruskan pembangunan yang sudah ada sekarang ini. Kita lihat juga Pak Prabowo target pertumbuhan ekonomi setiap tahun delapan persen,” imbuh Frans.
Menurutnya, pencanangan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen harus didukung dengan pertumbuhan investasi yang signifikan. Oleh karena itu, peraturan yang ramah investasi itu bisa berupa insentif yang diberikan kepada investor.
Sehingga ke depan investor dari dalam negeri terus bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Sedangkan investor dari luar negeri pun semakin banyak yang mau berinvestasi di Indonesia.
“Saya optimis (kepemimpinan Prabowo-Gibran, Red.) karena apa? Keliatan Pak Prabowo banyak dikenal orang luar negeri. Figur Pak Prabowo ini memberi sinyal positif pada investor luar negeri untuk masuk ke Jawa Tengah khususnya, ini harapan kita,” beber Frans.
Pihaknya juga berharap era kepimpinan Prabowo–Gibran ini lebih memperhatikan para pengusaha. Salah satunya dengan tidak menaikkan pajak dan bahkan bisa diturunkan. Sebab, kata Frans, tekanan pajak saat ini bagi para pengusaha sangat berat.
“Jadi harapan kita bahwa Pak Prabowo jangan naikkan pajak lagi. Karena sekarang pajak sudah berat. Pajak penghasilan (PPH), PPN (pajak pertambahan nilai, Red.) dan lain sebagainya itu kalau bisa diturunkan, terutama PPN 12 persen itu bisa diturunkan,” tegasnya.
Selain itu, Frans juga menginginkan pemerintah yang baru bisa memberantas korupsi. Dengan demikian, bidang pertambangan yang kerap jadi sasaran korupsi ini oleh pejabat ini, hasilnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kemudian kita juga harapkan pemerintah yang baru ini bisa menurunkan bunga bank. Karena pengusaha ini harus ada uang untuk perputaran. Bunga bank yang mencapai 12 persen ini sangat tinggi. Harusnya 6 persen,” pungkasnya. (luk/adf)
