SEMARANG, Joglo Jateng – Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Herda Helmijaya menyampaikan komitmennya untuk menerapkan berbagai program yang telah dipersiapkan dalam menjalankan tugasnya di Kota Kretek. Sejumlah isu penting telah disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.
Isu penting tersebut di antaranya penanggulangan stunting, pengendalian inflasi. Kemudian, penyediaan lapangan pekerjaan, serta hal-hal terkait dengan penyerapan anggaran APBD 2025.
“Saya akan fokus pada pekerjaan rumah yang sudah diidentifikasi, termasuk penyerapan anggaran yang harus berjalan efektif. Pemanfaatan anggaran APBD yang telah disepakati menjadi perhatian utama dalam memastikan kesejahteraan masyarakat Kudus,” jelas Herda, Senin (13/1/25).
Ia juga menyampaikan bahwa meski sebelumnya menjabat sebagai Pj Bupati Nagekeo di NTT, dirinya tidak merasa canggung untuk menjalankan tugas baru di Kudus. Menurutnya, perbedaan antara daerah Timur dan Jawa, baik dari sisi budaya, adat, maupun karakteristik masyarakat memang ada. Namun, hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi dirinya untuk menjalankan pemerintahan dengan baik.
“Di Timur, cara komunikasi memang lebih keras dan tegas. Di Jawa, kita perlu belajar menyesuaikan diri dengan karakteristik lokal. Namun, dalam hal tata kelola pemerintahan dan demokrasi, aturan yang ada tetap sama, baik di Barat maupun di Timur,” tambahnya.
Herda mengungkapkan bahwa dirinya cukup terkejut saat mendapat penugasan sebagai Pj Bupati Kudus. Tetapu ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak penugasan. Juga berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik dan menjaga tali silaturahmi dengan masyarakat di tempat manapun ia bertugas.
“Saya bertekad dan optimis dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kudus dan menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Nana Minta Bupati dan Wali Kota Serius Tangani Penurunan Stunting
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memimpin pengambilan sumpah jabatan pelantikan Pj Bupati Kudus, serta penyerahan keputusan Mendagri tentang perpanjagan Pj Bupati Tegal dan Magelang di Gedung Gradhika, Senin (13/1/25). Dalam kesempatan tersebut Nana meminta para Pj Bupati dan Wali Kota serius tangani penurunan stunting di wilayahnya masing-masing.
Sebab menurutnya target dan capaian provinsi tergantung pada kinerja bupati dan wali kota. Jika kinerja 35 kabupaten/kota baik, maka target provinsi bisa tercapai.
“Sebenarnya posisi provinsi ini tergantung kabupaten sama kota. Kalau kabupaten dan kotanya baik, provinsi ikut baik. Tetapi ketika kabupaten kotanya jelek, provinsi ikut jelek,” katanya dalam sambutannya.
Ia menilai, selama ini Pemprov Jateng terus mengingatkan bupati dan wali kota untuk dapat mengejar target program yang sudah dicanangkan. Salah satunya ialah penurunan angka stunting.
Nana mengaku Pemprov Jateng telah menargetkan prevalensi stunting di angka 14 persen pada tahun 2024. Namun, target ini tidak tercapai. Prevalensi stunting di Jateng saat ini masih 20,7 persen. Menurutnya, target stunting 14 persen pada tahun 2024 tidak tercapai karena kurang optimalnya program dan kinerja pemerintah kabupaten dan kota.
“Stunting target di tahun 2024 ini 14 persen. Tadinya saya berharap minimal 17 persen, tetapi karena kabupaten kotanya belum mampu menurunkan ya. Sehingga kita dari target 14 persen untuk provinsi kita kasih di 20,7 persen,” ungkapnya.
Masih tingginya angka stunting di Jateng ini menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan bersama. Pihaknya meminta seluruh daerah berkolaborasi dengan baik bersama Pemprov.
“Kita hanya turun 0,1 persen. Ini tantangan kita semua tentunya,” tandasnya.
Sementara berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), penurunan angka stunting di wilayah Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir masih cenderung stagnan atau tidak ada penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 prevalensi stunting di Provinsi Jateng di angka 20,9 persen. Angka ini menurun 0,1 persen menjadi 20,8 di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 turun 0,1 persen lagi menjadi 20,7 persen. (luk/adm/adf)