SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Bappeda DKI Jakarta pada Kamis (3/7). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat substansi dan arah pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan.
Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo menuturkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali pengalaman dan berbagi praktik terbaik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Langkah ini dinilai penting untuk mendapatkan perspektif baru dari Ibu Kota yang kini menyandang status daerah khusus dengan target ambisius menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional.
“Selain memperkuat konten RPJMD Jateng, pertemuan ini juga difokuskan pada sinergi lintas wilayah terutama dalam mengatasi persoalan bersama seperti kemiskinan, pengelolaan sampah, dan infrastruktur Pantura”, terang Harso Susilo di Jakarta, belum lama ini.
Harso juga menekankan pentingnya melihat perbedaan sekaligus persamaan tantangan antara Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Meski memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, kedua daerah menghadapi isu serupa, seperti penanggulangan kemiskinan dan manajemen urbanisasi.
“Dulu saat pandemi Covid-19, banyak warga Jawa Tengah yang tidak bisa pulang dan harus kami bantu melalui Pemprov DKI. Itu menunjukkan keterhubungan dan pentingnya kolaborasi lintas daerah,” ungkap Harso.
Ia menambahkan, pengelolaan sampah menjadi tantangan yang bisa dicarikan solusi bersama. Jakarta punya pengalaman panjang dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, sementara di Jawa Tengah mulai dikembangkan pengolahan sampah berbasis energi, terutama di wilayah dari Magelang hingga Cilacap.
Ketua Pansus RPJMD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, menyebut ada tiga fokus utama dalam kunjungan ini. Pertama, bagaimana DKI Jakarta menyinkronkan RPJMD dengan dokumen perencanaan nasional secara efektif. Kedua, menggali inovasi dan fokus pembangunan yang bisa diadopsi di Jateng. Ketiga, mendalami pendekatan teknis dan substansial dalam penyusunan dokumen RPJMD.
“Penting bagi kami memahami bagaimana DKI Jakarta menavigasi kepentingan lokal dan nasional. Di satu sisi, kita adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional, tapi di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan khas daerah,” jelasnya.
Ferry menambahkan, bahwa sinkronisasi dan harmonisasi berbagai urusan sangat krusial agar pembangunan bisa berjalan berkesinambungan dan tidak tumpang tindih antarlevel pemerintahan.
