SEMARANG, Joglo Jateng – Forum Guru Prioritas (P1) atau kini dikenal sebagai R1D mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menuntaskan pengangkatan guru lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021 yang hingga kini belum mendapat penempatan. Para guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) menyuarakan aspirasi mereka melalui audiensi bersama Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, Kamis (17/7/25).
Ketua FGPS, Rina Dewi Astuti menjelaskan bahwa pihaknya telah tiga kali melakukan audiensi. Termasuk ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, jawaban yang diterima selalu sama. Yakni menunggu juknis dari pusat. Padahal, kata Rina, sesuai surat edaran Kemenpan RB No. 348, peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan belum mendapat formasi seharusnya dipertimbangkan untuk penempatan paruh waktu.
“Padahal kami sudah lulus sejak 2021, tetapi tidak mendapat penempatan karena terbatasnya formasi. Saat kami audiensi ke Kemenpan, BKN, hingga Bapak Muhammad Toha dari Komite II DPD RI, semuanya sepakat bahwa pengusulan ada di tangan daerah,” ungkap Rina usai audiensi, Kamis (17/7/25).
Rina menyebut bahwa higga kini ada sebanyak 1.411 guru yang sudah empat tahun menunggu kepastian. Bahkan, banyak dari mereka terpaksa bekerja serabutan seperti menjadi tukang parkir hingga berjualan cilok. Beberapa guru, bahkan diberhentikan dari sekolah swasta karena diketahui telah mengikuti seleksi P3K.
“Ada guru yang tinggal satu tahun lagi pensiun. Usia kami kebanyakan di atas 35, karena saat itu CPNS tidak bisa dilamar bagi usia di atas itu. Sekarang kami seperti tidak dianggap, padahal kami sudah lulus passing grade,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Fraksi PKB DPRD Jateng yang diterima oleh, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan FGPS. Ia menyebutkan bahwa kebijakan rekrutmen satu juta guru P3K pada 2021 seharusnya diikuti dengan komitmen pengangkatan.
“Kebijakan negara harus punya kepastian hukum. Kalau sudah lulus, harusnya langsung diangkat. Aneh kalau formasi baru dibuka, tapi yang lama belum dibereskan. Negara harus hadir dan menjamin keadilan,” tegasnya.
Ia mengatakan, audiensi ini menjadi penanda bahwa persoalan pengangkatan guru honorer lulus P3K belum selesai dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. (luk/adf)
