Jawa Tengah Raih Penghargaan Tertinggi Nasional Program Penyediaan Perumahan

Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi atas prestasi Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik dalam program penyediaan perumahan, pada peringatan Hari Perumahan Nasional 2025 di Jakarta, Senin (25/8/2025). (HUMAS/JOGLO JATENG)

JAKARTA, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025, Pemprov Jateng dinobatkan sebagai provinsi terbaik pertama dalam penyediaan perumahan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Maruarar menyebut, Jawa Tengah layak mendapat peringkat teratas karena alokasi program perumahan yang jauh lebih besar dibanding provinsi lain. Tercatat, Jateng menyediakan 17.510 unit rumah sepanjang 2025. Angka ini jauh melampaui Provinsi Aceh di posisi kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.

“Pertumbuhan rumah subsidi di Jateng sangat signifikan. Terima kasih atas kerja keras Pak Gubernur yang memfasilitasi banyak program perumahan untuk masyarakat,” ujar Maruarar.

Gubernur Ahmad Luthfi menyambut penghargaan ini dengan penuh rasa syukur. Menurutnya, keberhasilan tersebut berkat kerja kolaboratif seluruh pihak, mulai dari Pemprov, kabupaten/kota, hingga stakeholder lain.

“Program rumah layak huni bisa membantu sekitar 17 ribu warga, terutama masyarakat miskin ekstrem. Ini menjadi motivasi agar kami terus meningkatkan layanan dasar di sektor perumahan,” kata Luthfi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng, Boedyo Dharmawan, menambahkan penghargaan ini juga sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah.

“Tahun 2025, total alokasi rumah di Jateng mencapai lebih dari 26 ribu unit, termasuk kontribusi pemerintah kabupaten/kota dan CSR perusahaan. Semua itu dilakukan demi mengurangi backlog perumahan,” jelas Boedyo. (hms/rds)