PURWOREJO, Joglo Jateng – Tidak semua anggota DPR RI menginginkan kenaikan gaji dan tunjangan. Tidak semua anggota DPR RI tidak pro rakyat.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPwr), Rabu petang (27/08).
Kedatangan Ibas ke kampus tertua di Kabupaten Purworejo itu, dalam rangka Kunjungan Kerja Dalam Negeri bertema Program Indonesia Pintar, Generasi Kompetitif Melalui Pendidikan Inklusif.
“Saya dan Mas Bram (anggota DPR RI Fraksi Demokrat dari Dapil Purworejo) terus memikirkan dan mengawal PIP dan KIP Kuliah. Kalau kami tidak memikirkan masyarakat, tidak mungkin kami akan terus memperjuangkan agar program ini sampai ke penerima. Tidak semua anggota DPR RI itu tidak bekerka, silakan cek track recordnya,” kata Ibas di hadapan sekitar 1.200 mahasiswa penerima KIP Kuliah jalur aspirasi Mas Bram.
Mengenai kegaduhan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI, Ibas mengatakan, sesuai dengan Undang-undang APBN, mereka mendapat fasilitas rumah dinas.
Akan tetapi, sejak tahun ini tidak ditempati karena biaya perawatan mahal, menguras keuangan negara.
Sehingga pemerintah mengevaluasi pemberian rumdin bagi anggota DPR RI.
Ibas juga menyampaikan, pada tahun 2026 mendatang, pemerintah menambah anggaran pendidikan sebanyak Rp100 triliun.
“Anggaran tahun depan naik Rp100 T untuk menaikkan kesejahteraan guru dan profesi guru. Tahun ini, anggarannya Rp274 T, jika ditambah maka tahun depan menjadi Rp100 T. Saya juga terus memperjuangkan kenaikan tukin bagi dosen,” kata Ibas.
Ibas mengajak mahasiswa dan masyarakat fair dalam menilai para legislator.
“Silakan mengritik, tapi juga tolong, apresiasi kinerja para legislator yang benar-benar memikirkan masyarakat,” pungkas Ibas. (mrn).
