KENDAL, Joglo Jateng – Kelangkaan solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tawang, Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, makin meresahkan nelayan. Sejak 23 Agustus 2025, pasokan terbatas membuat sebagian nelayan terpaksa menambatkan perahu karena tak bisa melaut.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kendal, Rubiyanto menyatakan, pihaknya telah menerima banyak aduan dari nelayan yang terancam kehilangan mata pencaharian. Ia menegaskan, Fraksi PKS siap mengawal agar hak nelayan atas solar bersubsidi segera terpenuhi.
“Kalau kelangkaan ini dibiarkan, nelayan Kendal terpaksa berhenti melaut. Itu berarti ekonomi keluarga mereka terganggu, bahkan bisa berdampak pada stabilitas sosial. Karena itu kami terus mendesak agar pemerintah pusat melalui BPH Migas segera menindaklanjuti permohonan penambahan kuota dari Pemkab Kendal,” ujar Rubiyanto, Jumat (29/8/25).
Menurutnya, kelangkaan ini dipicu turunnya kuota solar subsidi untuk nelayan Kendal. Dari 11.000 kiloliter (KL) pada 2024, tahun ini hanya dialokasikan 8.699 KL. Padahal Pemkab Kendal sudah mengusulkan kuota sebanyak 15.000 KL.
“Setelah dicek hingga Agustus ini penyerapan sudah mencapai 96,19 persen atau 8.368 KL. Artinya, stok hampir habis,” jelasnya.
Hasil koordinasi Fraksi PKS dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal membuahkan solusi sementara berupa pengiriman tambahan solar bersubsidi 16 KL ke SPBN Tawang dan 8 KL ke SPBN Bandengan. Selain itu, BPH Migas juga berencana menambah kuota 1.000 KL hingga akhir tahun 2025.
“Tambahan 1.000 KL itu tidak cukup. Minimal butuh 3.000 KL lagi. Karena itu kami mendorong Bupati segera mengirim surat resmi ke DPR RI Komisi IV untuk mengawal permohonan penambahan kuota hingga 4.000 KL ke BPH Migas,” tegas Rubiyanto yang akrab disapa Totok.
Ia berharap langkah advokasi ini segera direspons agar nelayan Kendal tidak perlu lagi resah dan bisa kembali melaut tanpa hambatan solar subsidi. (ags/adf)
