SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah siap melibatkan mahasiswa dalam proses pembahasan peraturan daerah (perda). Komitmen itu disampaikan Ketua DPRD Jateng, Sumanto, dalam forum Coffee Morning & Serap Aspirasi Generasi Muda bersama mahasiswa Cipayung Plus, Rabu (10/9/2025) di Ruang Badan Anggaran DPRD Jateng.
Sumanto menyebut, terkait kritik mahasiswa pihaknya berjanji membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan perda.
“Termasuk dalam hal pembahasan perda, partisipasi publik itu kan dalam undang-undang ada. Perda nanti harus betul-betul bisa berguna, bukan hanya dibuat tanpa eksekusi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sumanto juga menyebut, DPRD akan terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kebijakan UMP.
“Ini akan kita suarakan terus supaya Jawa Tengah bukan menjadi kebanggaan UMP-nya murah, tapi kesejahteraan dulu yang harus kita berikan,” tegasnya.
Dirinya juga sepakat, pejabat harus hidup sederhana dan memberi teladan. Ia menyebut DPRD bersama pemerintah provinsi setiap tahun telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sekitar 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) serta membantu elektrifikasi bagi masyarakat kurang mampu.
Cipayung Plus merupakan gabungan tujuh organisasi kemahasiswaan besar, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai isu, mulai dari rendahnya Upah Minimum Provinsi (UMP), persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), transparansi anggaran DPRD, hingga kritik atas gaya hidup mewah pejabat publik.
Ketua PMKRI Jateng-DIY, Nathael Bremana WB, menilai UMP Jawa Tengah masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali. Padahal, menurutnya, APBD dan PAD Jateng relatif lebih tinggi.
“Kalau bisa tunjangan atau dana aspirasi diberikan kepada masyarakat secara langsung itu jauh lebih meringankan, atau bahkan dibuat program jangka panjang untuk menggerakkan ekonomi, UMKM, bantuan usaha kecil, dan lain sebagainya,” ujar Nathael.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran DPRD secara digital dan real time. Selain itu, mahasiswa mendesak agar pejabat publik tidak hidup berlebihan di tengah kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan. (luk/iza)
